Program Makan Bergizi Gratis Terus Diperluas, Binton Nadapdap Dorong Pengawasan Tepat Sasaran

Depok – Pemerintah terus memperluas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak, mendukung kesehatan generasi muda, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia. Seiring dengan semakin luasnya cakupan program tersebut, aspek pengawasan dinilai menjadi faktor penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, menilai bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran, tetapi juga pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. “Program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Karena itu, pelaksanaannya harus diawasi dengan baik agar benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan,” ujar Binton. Binton yang juga merupakan Mahasiswa Program Doktor S3 Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia mengatakan bahwa program tersebut memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas gizi peserta didik sekaligus mengurangi risiko stunting apabila dijalankan secara konsisten dan sesuai standar.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pengadaan bahan pangan, proses distribusi, hingga penyajian makanan di sekolah. Dengan demikian, kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima, dan penggunaan anggaran dapat dipastikan berjalan sesuai ketentuan. “Pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program ini mendapat kepercayaan publik,” katanya. Selain itu, Binton mendorong agar pelaksanaan MBG melibatkan pelaku usaha lokal, UMKM, kelompok tani, peternak, nelayan, serta koperasi di daerah. Menurutnya, langkah tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan program, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat. “Apabila bahan pangan dipasok dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal, maka manfaat Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dirasakan oleh para siswa, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah,” jelasnya. Sebagai Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Binton juga mengingatkan pentingnya koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, penyedia makanan, dan masyarakat agar pelaksanaan program berjalan efektif.

Ia menilai keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan, standar kualitas makanan, serta sistem pengawasan akan memperkuat partisipasi publik dalam menjaga kualitas program. “Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dunia usaha, sekolah, orang tua, dan masyarakat juga perlu berperan aktif memberikan masukan dan pengawasan agar program ini berjalan optimal,” ujarnya. Binton berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi salah satu fondasi dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi. Namun demikian, ia menekankan bahwa keberhasilan program harus diukur dari kualitas pelaksanaannya, bukan semata-mata dari luasnya cakupan penerima manfaat. “Program ini adalah investasi bagi masa depan bangsa. Karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip tepat sasaran, transparan, berkualitas, dan berkelanjutan. Dengan pengawasan yang baik serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, saya optimistis Program Makan Bergizi Gratis akan memberikan manfaat besar bagi generasi penerus sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat,” pungkas Binton.