Pelayanan Hukum di Era Digital Jangan Meninggalkan Masyarakat: Teknologi Harus Memperluas Akses Keadilan

Oleh: Agnes Ria Febriyanti Nadapdap, S.IP.
Mahasiswi Magister Hukum Universitas Indonesia – Peminatan Socio-Legal

Perkembangan teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan masyarakat, termasuk cara masyarakat berhubungan dengan hukum dan pelayanan negara. Berbagai layanan administrasi, pendaftaran, pengaduan, informasi hukum, hingga proses tertentu di lembaga peradilan kini semakin banyak dilakukan secara digital. Perubahan ini membawa banyak manfaat karena masyarakat dapat memperoleh layanan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien. Namun menurut saya, digitalisasi hukum tidak boleh hanya dinilai dari seberapa canggih sistem yang dibangun. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah teknologi tersebut benar-benar membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan dan keadilan. Dalam perspektif Socio-Legal, hukum tidak hanya dilihat dari aturan dan institusinya, tetapi juga dari bagaimana masyarakat berinteraksi dengan hukum dalam kehidupan nyata. Karena itu, ketika pelayanan hukum beralih ke ruang digital, kita juga harus melihat apakah semua lapisan masyarakat mampu mengaksesnya secara setara.

Digitalisasi Harus Mempermudah Masyarakat

Teknologi memiliki potensi besar untuk mendekatkan hukum kepada masyarakat. Informasi yang dahulu hanya dapat diperoleh dengan datang langsung ke kantor pelayanan sekarang dapat ditemukan melalui internet. Masyarakat juga dapat mengirim dokumen, memantau proses pelayanan, membuat pengaduan, atau memperoleh informasi tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan biaya perjalanan. Namun pelayanan digital akan kehilangan maknanya apabila sistemnya terlalu rumit, sering mengalami gangguan, menggunakan bahasa yang sulit dipahami, atau tidak menyediakan petunjuk yang jelas. Teknologi seharusnya menyederhanakan proses, bukan memindahkan kerumitan birokrasi dari meja pelayanan ke layar telepon genggam.

Tidak Semua Masyarakat Memiliki Kemampuan Digital yang Sama

Kondisi masyarakat berbeda-beda. Tidak semua orang memiliki perangkat yang memadai, jaringan internet yang stabil, atau kemampuan menggunakan aplikasi dan layanan digital. Masyarakat lanjut usia, masyarakat di daerah dengan keterbatasan jaringan, serta mereka yang tidak terbiasa menggunakan teknologi dapat mengalami kesulitan ketika seluruh pelayanan dipindahkan ke sistem daring. Apabila persoalan ini tidak diperhatikan, digitalisasi yang seharusnya memperluas akses justru dapat menciptakan ketimpangan baru. Dalam konteks Socio-Legal, kesetaraan hukum tidak cukup hanya berarti semua orang diberikan aplikasi atau situs yang sama. Kesetaraan juga berarti memastikan bahwa setiap orang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menggunakan layanan tersebut.

Pelayanan Tatap Muka Tetap Dibutuhkan

Kemajuan teknologi tidak berarti seluruh pelayanan konvensional harus dihilangkan. Negara tetap perlu menyediakan alternatif pelayanan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menggunakan teknologi. Pendampingan, pusat informasi, layanan tatap muka, maupun petugas yang dapat membantu masyarakat tetap diperlukan. Jangan sampai seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan hanya karena tidak memahami cara mengunggah dokumen, membuat akun, mendapatkan kode verifikasi, atau mengoperasikan aplikasi. Pelayanan publik yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat, bukan memaksa seluruh masyarakat memiliki kemampuan yang sama.

Informasi Hukum Harus Mudah Dipahami

Meskipun informasi telah tersedia secara digital, manfaatnya akan terbatas apabila masyarakat tetap tidak memahami isi informasi tersebut. Bahasa hukum dan birokrasi sering kali menggunakan istilah teknis yang tidak mudah dimengerti masyarakat awam. Karena itu, transformasi digital harus disertai dengan upaya menyederhanakan komunikasi hukum. Masyarakat harus dapat memahami haknya, kewajibannya, dokumen yang diperlukan, tahapan pelayanan, biaya resmi, serta berapa lama suatu proses seharusnya berlangsung. Semakin transparan informasi yang tersedia, semakin kecil pula ruang bagi ketidakpastian maupun penyalahgunaan pelayanan.

Data Masyarakat Harus Dilindungi

Digitalisasi pelayanan hukum juga membawa tantangan baru mengenai perlindungan data pribadi. Ketika masyarakat menggunakan layanan digital, mereka sering menyerahkan berbagai informasi penting seperti identitas, alamat, nomor telepon, dokumen kependudukan, maupun data lainnya. Karena itu, keamanan sistem harus menjadi perhatian utama. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana datanya digunakan, disimpan, dan dilindungi. Jangan sampai kemudahan pelayanan digital justru menimbulkan risiko kebocoran atau penyalahgunaan data. Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan digital sangat bergantung pada kemampuan negara dan penyelenggara sistem menjaga keamanan informasi.

Teknologi Harus Memperluas Akses terhadap Keadilan

Menurut saya, tujuan akhir digitalisasi hukum bukan sekadar mengurangi penggunaan kertas atau membuat pelayanan terlihat modern. Tujuan yang lebih penting adalah memperluas akses terhadap keadilan. Seorang pekerja harus semakin mudah mengetahui haknya. Konsumen harus semakin mudah mengajukan pengaduan. Masyarakat harus semakin mudah mencari informasi mengenai bantuan hukum. Pelaku usaha harus memperoleh kepastian prosedur. Masyarakat yang menghadapi persoalan hukum juga harus semakin mudah mengetahui ke mana mereka dapat meminta bantuan. Jika teknologi mampu melakukan hal-hal tersebut, maka digitalisasi benar-benar memberikan manfaat sosial.

Penutup

Perkembangan teknologi dalam pelayanan hukum merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dan perlu terus dikembangkan. Namun transformasi digital harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan.

Menurut saya, keberhasilan digitalisasi hukum bukan diukur dari banyaknya aplikasi yang dibuat, tetapi dari seberapa mudah masyarakat menggunakannya dan seberapa besar teknologi tersebut membantu mereka memperoleh hak dan keadilan.

Negara harus memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak meninggalkan masyarakat yang kurang memahami dunia digital. Karena pada akhirnya, hukum yang modern bukan hanya hukum yang menggunakan teknologi canggih, melainkan hukum yang mampu memanfaatkan teknologi untuk mendekatkan pelayanan, memperluas perlindungan, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.