Jokowi dan Politik Pascakekuasaan: Pengalaman Seorang Mantan Presiden Harus Menjadi Modal untuk Membangun Masa Depan Bangsa

Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Ketua DPD PSI Kota Depok | Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Penggiat dan Pelaku UMKM | Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum – Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Kristen Indonesia

Joko Widodo telah menyelesaikan sepuluh tahun pengabdiannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode 2014–2024. Setelah tidak lagi berada di pusat kekuasaan pemerintahan, posisi dan perannya tentu berubah. Namun menurut saya, selesainya sebuah jabatan tidak berarti pengalaman, pengetahuan, jaringan, dan kemampuan seorang mantan pemimpin ikut selesai. Justru pengalaman tersebut dapat menjadi modal penting untuk membantu membangun masa depan bangsa. Memimpin Indonesia selama dua periode bukanlah pengalaman yang sederhana. Seorang presiden harus menghadapi persoalan ekonomi, pembangunan, investasi, hubungan internasional, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, UMKM, infrastruktur, keamanan, hingga dinamika politik yang terus berubah. Jokowi juga pernah memimpin Indonesia ketika menghadapi pandemi COVID-19, sebuah situasi luar biasa yang memberikan pengalaman pemerintahan yang tidak dimiliki setiap pemimpin. Seluruh perjalanan tersebut merupakan sumber pembelajaran yang seharusnya tidak hilang hanya karena masa jabatan telah berakhir.

Menurut saya, bangsa yang besar harus mampu memanfaatkan pengalaman para mantan pemimpinnya tanpa harus mencampuradukkan antara pengalaman dengan kewenangan pemerintahan yang sedang berjalan. Presiden yang sedang menjabat tetap mempunyai kewenangan konstitusional untuk menentukan dan menjalankan kebijakan. Sementara mantan presiden dapat memberikan pemikiran, pengalaman, nasihat, dan perspektif ketika dibutuhkan. Dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya prinsipnya sama. Orang yang telah bekerja puluhan tahun kemudian memasuki masa purnabakti tidak berarti kehilangan seluruh nilainya. Pengalaman yang dikumpulkan selama puluhan tahun justru dapat menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Saya sendiri setelah mengabdi puluhan tahun di dunia perbankan melihat bahwa pengalaman kerja menjadi jauh lebih bermanfaat apabila diteruskan kepada orang lain. Yang pensiun adalah jabatan, bukan ilmu dan pengalaman.

Hal serupa dapat kita lihat pada seorang mantan presiden. Sepuluh tahun berada pada posisi tertinggi pemerintahan tentu menghasilkan pengetahuan yang sangat luas mengenai cara negara bekerja. Ada keberhasilan yang dapat dibagikan, ada persoalan yang pernah dihadapi, dan ada pula kekurangan yang dapat menjadi pelajaran agar tidak terulang pada pemerintahan berikutnya. Tentu kita juga harus melihat perjalanan pemerintahan Jokowi secara objektif. Dalam demokrasi tidak ada pemerintahan yang seluruh kebijakannya harus dianggap benar dan tidak boleh dikritik. Ada pembangunan yang diapresiasi masyarakat, ada kebijakan yang menimbulkan perdebatan, dan ada persoalan yang masih meninggalkan pekerjaan rumah. Menurut saya, cara terbaik menghormati sejarah bukan dengan menutup mata terhadap kekurangan, tetapi dengan mengambil yang baik, memperbaiki yang kurang, dan menjadikan kesalahan sebagai pelajaran.

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, transportasi publik, dan berbagai proyek pembangunan menjadi bagian dari perjalanan pemerintahannya. Namun infrastruktur tersebut sekarang bukan lagi sekadar warisan satu pemerintahan. Infrastruktur itu adalah aset bangsa yang harus terus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jalan harus memperlancar distribusi barang. Pelabuhan harus mendukung perdagangan. Infrastruktur digital harus membuka kesempatan usaha. Kawasan industri harus menciptakan pekerjaan. Pembangunan daerah harus memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk berkembang. Warisan pembangunan baru mempunyai arti apabila terus memberikan manfaat kepada rakyat setelah pemimpin yang membangunnya tidak lagi menjabat.

Selain pembangunan fisik, menurut saya pengalaman Jokowi juga dapat menjadi bagian dari proses regenerasi politik. Indonesia membutuhkan semakin banyak generasi muda yang memahami pemerintahan, politik, ekonomi, hukum, dan persoalan masyarakat. Mereka membutuhkan ruang untuk tumbuh, tetapi juga membutuhkan pengalaman dari generasi sebelumnya. Generasi muda mempunyai kekuatan pada kreativitas, teknologi, keberanian mencoba sesuatu yang baru, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Sementara generasi yang lebih berpengalaman mempunyai pengetahuan mengenai proses, tantangan, risiko, serta berbagai pelajaran dari keputusan yang pernah diambil. Kalau keduanya mampu bekerja bersama, Indonesia akan mempunyai proses regenerasi yang jauh lebih sehat.

Menurut saya, regenerasi tidak boleh berarti generasi baru harus memutus semua hubungan dengan pengalaman generasi sebelumnya. Sebaliknya, generasi lama juga jangan menghambat munculnya pemimpin-pemimpin baru. Pengalaman harus ditransfer, sedangkan kesempatan harus diberikan. Dalam konteks politik pascakekuasaan, tantangan bagi seorang mantan pemimpin adalah bagaimana tetap memberikan kontribusi tanpa harus selalu berada di pusat kekuasaan. Pengaruh yang dimiliki seharusnya digunakan secara positif untuk mendorong persatuan, pendidikan politik, pembangunan ekonomi, penguatan UMKM, regenerasi kepemimpinan, dan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Pengaruh politik adalah modal yang besar. Namun menurut saya, nilai sebuah pengaruh tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang masih mengikuti seseorang, tetapi oleh untuk apa pengaruh tersebut digunakan. Kalau digunakan untuk membangun, menyatukan, memberikan pengalaman, dan membuka kesempatan bagi generasi berikutnya, pengaruh itu akan mempunyai nilai yang jauh lebih panjang daripada sekadar kekuasaan formal. Mantan pemimpin juga tetap perlu menjaga kedekatan dengan masyarakat. Bertemu rakyat, mendengarkan pelaku UMKM, berdialog dengan anak muda, melihat persoalan daerah, dan mendengar aspirasi berbagai kelompok merupakan bagian dari pengabdian yang tidak membutuhkan jabatan pemerintahan. Namun kedekatan tersebut harus mempunyai substansi. Jangan hanya datang untuk dikenal, tetapi datang untuk mendengar dan memberikan manfaat.

Sebagai penggiat dan pelaku UMKM, saya melihat masih banyak persoalan ekonomi masyarakat yang membutuhkan perhatian. Pelaku usaha kecil membutuhkan akses pembiayaan, pasar, legalitas, teknologi, pendidikan usaha, serta kebijakan yang memberikan kesempatan untuk berkembang. Tokoh-tokoh nasional yang mempunyai pengalaman panjang dapat menggunakan jaringan dan pengaruhnya untuk terus menyuarakan kepentingan ekonomi masyarakat kecil. Indonesia hari ini berada di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, pemerintahan yang sedang berjalan harus kita hormati dan diberikan kesempatan melaksanakan mandat rakyat. Pada saat yang sama, pengalaman pemerintahan sebelumnya tetap dapat menjadi bahan pembelajaran. Pemerintahan boleh berganti, tetapi pembangunan bangsa harus mempunyai kesinambungan.

Program yang baik tidak perlu dihentikan hanya karena dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Program yang kurang baik harus diperbaiki. Kebijakan yang sudah tidak relevan harus dievaluasi. Dan pemerintahan baru harus mempunyai keberanian menciptakan terobosan sesuai kebutuhan masyarakat hari ini. Menurut saya, inilah cara sebuah negara maju membangun masa depan. Kita tidak boleh terus-menerus memulai dari nol setiap terjadi pergantian pemimpin. Indonesia harus bergerak seperti estafet: setiap pemimpin menerima sesuatu dari generasi sebelumnya, memperbaikinya, menambahkan sesuatu yang baru, kemudian menyerahkannya dalam keadaan lebih baik kepada generasi berikutnya.

Jokowi tentu akan terus mendapatkan berbagai penilaian dalam perjalanan politik Indonesia. Ada yang mendukung, ada yang mengkritik, dan ada pula yang melihatnya dari sudut pandang berbeda. Semua itu merupakan bagian dari demokrasi. Yang paling penting adalah masyarakat tetap mempunyai kebebasan menilai berdasarkan fakta, pengalaman, dan hasil yang dirasakan. Pada akhirnya, seorang mantan presiden tidak lagi mempunyai kekuasaan pemerintahan seperti sebelumnya, tetapi masih dapat mempunyai pengaruh, pengalaman, dan ruang pengabdian. Pengalaman sepuluh tahun memimpin Indonesia seharusnya tidak berhenti menjadi catatan sejarah, tetapi dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran untuk membangun generasi dan kepemimpinan Indonesia berikutnya. Menurut saya, bangsa ini tidak boleh menyia-nyiakan pengalaman siapa pun yang pernah mengabdi kepada negara. Ambil yang baik, pelajari yang kurang, dan terus bergerak ke depan. Karena pembangunan Indonesia bukan milik satu presiden, satu pemerintahan, satu partai, atau satu generasi.

Indonesia adalah proyek besar bersama yang harus terus dilanjutkan dari generasi ke generasi. Jabatan boleh berakhir dan kekuasaan boleh berpindah, tetapi pengalaman yang telah diperoleh harus tetap menjadi modal untuk membangun masa depan bangsa.