Prabowo Tegaskan Perang Melawan Mafia Besar, Binton Nadapdap: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Kepentingan Segelintir Orang

Depok – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk menghadapi berbagai praktik mafia yang dinilai menghambat pembangunan nasional dan merugikan kepentingan rakyat. Dalam sejumlah kesempatan, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam memberantas mafia di berbagai sektor, termasuk mafia ekonomi, mafia sumber daya alam, mafia pangan, hingga praktik korupsi yang merusak tata kelola pemerintahan. Komitmen tersebut mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., selaku Anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok. Menurutnya, langkah tegas pemerintah merupakan momentum penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih. “Ketika Presiden menyatakan tidak akan mundur menghadapi mafia besar, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, yakni negara harus hadir melindungi kepentingan rakyat. Tidak boleh ada kelompok yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki kekuatan ekonomi maupun jaringan kekuasaan,” ujar Binton. Ia menilai praktik mafia di berbagai sektor selama ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya investasi yang sehat, terganggunya distribusi kebutuhan masyarakat, hingga berkurangnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Menurut Binton, pemberantasan mafia tidak cukup hanya melalui pidato atau pernyataan politik, tetapi harus dibuktikan dengan langkah konkret melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak pandang bulu. “Siapa pun yang terbukti bermain di balik praktik mafia harus diproses sesuai hukum. Rakyat ingin melihat keberanian pemerintah dalam membongkar aktor-aktor besar, bukan hanya pelaku di lapangan,” tegasnya. Politisi PSI tersebut juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengawasi berbagai bentuk penyimpangan. “Perlawanan terhadap mafia bukan hanya tugas Presiden atau aparat penegak hukum semata. Semua elemen bangsa harus berani mengatakan tidak terhadap praktik korupsi, pungutan liar, monopoli, dan penyalahgunaan kewenangan. Jika semua bergerak bersama, ruang gerak mafia akan semakin sempit,” katanya.

Binton berharap komitmen Presiden Prabowo dapat diikuti dengan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, peningkatan transparansi pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan agar praktik-praktik mafia tidak lagi mendapat ruang di Indonesia. “Keberhasilan pemerintah melawan mafia akan menjadi fondasi penting menuju Indonesia yang lebih adil, berdaya saing, dan sejahtera. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan segelintir orang. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi prioritas utama,” pungkas Binton.