Perizinan Dipersulit, Binton Nadapdap Anggota DPRD Komisi A Kota Depok Mulai Soroti Kinerja DPMPTSP
Depok – Kota Depok kembali menjadi sorotan setelah sejumlah pelaku usaha mengeluhkan proses perizinan yang dinilai masih lambat, berbelit, dan kurang transparan. Keluhan itu mulai ramai dibicarakan di kalangan pengusaha kecil, pelaku UMKM, hingga investor lokal yang berharap adanya pelayanan lebih cepat dan responsif dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, persoalan perizinan justru dianggap menjadi salah satu hambatan utama berkembangnya dunia usaha. Banyak pelaku usaha mengaku kesulitan memahami alur administrasi, sistem online yang kerap bermasalah, hingga lamanya proses penerbitan izin usaha maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sejumlah pengusaha menilai, semangat reformasi birokrasi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Mereka berharap pelayanan publik tidak hanya mengedepankan digitalisasi, tetapi juga solusi nyata yang memudahkan masyarakat kecil.
“Kadang masyarakat bukan tidak mau tertib izin, tapi bingung prosedurnya. Ketika bertanya ke sana-sini, jawabannya berbeda-beda,” ujar salah satu pelaku UMKM di wilayah Depok.
Persoalan ini kemudian memunculkan perhatian dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif. Anggota DPRD Kota Depok dari Komisi A Selaku Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Jhonson Nadapdap.,S.Sos.,S.H.,M.M.,M.H. menilai pelayanan perizinan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah apabila ingin menciptakan iklim investasi yang sehat dan ramah terhadap masyarakat kecil.
Menurut Binton, DPMPTSP memiliki posisi strategis dalam menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Ia mengatakan, ketika pelayanan perizinan berjalan lambat, maka dampaknya akan langsung dirasakan pelaku usaha, khususnya UMKM yang membutuhkan legalitas untuk berkembang.
“Perizinan jangan sampai menjadi momok bagi masyarakat. Pemerintah harus hadir memberikan kemudahan, bukan malah membuat masyarakat merasa dipersulit,” ujar Binton.
Sebagai anggota Komisi A DPRD Kota Depok yang membidangi pemerintahan dan pelayanan publik, Binton menegaskan bahwa transparansi dan kepastian waktu pelayanan menjadi hal penting yang harus diperbaiki. Ia menilai masyarakat membutuhkan kepastian, bukan hanya janji percepatan pelayanan.
Binton juga menyoroti pentingnya pendampingan bagi UMKM dalam mengurus legalitas usaha. Menurutnya, masih banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami sistem OSS maupun administrasi digital lainnya.
“Kalau sistemnya sudah online, maka edukasi ke masyarakat juga harus maksimal. Jangan sampai digitalisasi malah membuat masyarakat kecil makin kesulitan,” tegasnya.
Politisi PSI tersebut dikenal cukup aktif mendorong penguatan UMKM dan industri ramah lingkungan di Kota Depok. Dalam beberapa kesempatan, ia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pelaku usaha untuk memperkuat ekonomi masyarakat.
Menurut Binton, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk, tetapi juga dari kemudahan masyarakat membuka usaha dan mendapatkan pelayanan yang adil. Ia meminta DPMPTSP terus melakukan evaluasi internal terhadap kualitas pelayanan, termasuk memperbaiki sistem pengaduan masyarakat agar keluhan warga bisa ditindaklanjuti dengan cepat.
Selain itu, Binton juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap praktik-praktik percaloan dalam pengurusan izin. Ia mengatakan, reformasi birokrasi tidak akan berjalan maksimal apabila masih ada oknum yang memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. “Kalau pelayanan sudah transparan dan cepat, maka ruang untuk praktik-praktik seperti itu otomatis akan hilang,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Depok sendiri terus mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program kemudahan usaha. Namun tantangan di lapangan dinilai masih cukup besar, terutama dalam sinkronisasi sistem dan pelayanan teknis antarinstansi.
Binton berharap seluruh OPD terkait dapat bekerja lebih responsif dan memiliki semangat melayani masyarakat. Ia menilai pelayanan publik yang baik akan berdampak langsung terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Pelayanan publik itu wajah pemerintah. Kalau masyarakat dipermudah, maka kepercayaan publik juga akan meningkat,” ucapnya.
Sebagai Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton juga menegaskan pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil dan pelaku UMKM. Ia percaya sektor usaha mikro merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang harus dijaga dan diperkuat.
Persoalan perizinan kini menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk Kota Depok. Masyarakat berharap reformasi birokrasi bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan dalam pelayanan sehari-hari.
Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan cepat, transparan, dan bebas pungli, DPMPTSP dituntut mampu bertransformasi menjadi lembaga pelayanan modern yang benar-benar hadir membantu masyarakat dan pelaku usaha.