Koperasi Dibangun di Tengah Hutan, Anggota DPRD Depok Binton Nadapdap Soroti Pentingnya Perencanaan dan Dampak bagi UMKM
Depok – Video yang viral di media sosial memperlihatkan sebuah bangunan koperasi yang berada jauh dari pusat keramaian dan dinilai minim aktivitas masyarakat. Dalam video tersebut muncul kritik tajam terkait efektivitas pembangunan yang dianggap tidak tepat sasaran.
Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPD PSI Depok, Binton Jhonson Nadapdap, menilai bahwa setiap pembangunan yang menggunakan uang rakyat harus benar-benar memperhatikan aspek manfaat, aksesibilitas, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar.
Menurut Binton Jhonson Nadapdap., S.Sos., S.H., M.M., M.H., yang saat ini mahasiswa S3 Hukum Bisnis Universitas Kristen Indonesia pembangunan koperasi atau fasilitas ekonomi rakyat tidak cukup hanya berdiri secara fisik, tetapi harus didukung dengan kajian matang mengenai potensi pasar dan kebutuhan masyarakat.
“Kalau koperasi dibangun di lokasi yang jauh dari aktivitas warga dan tidak memiliki perputaran ekonomi yang jelas, maka yang terjadi justru pemborosan anggaran. Koperasi itu harus hidup, ramai, dan mampu menjadi pusat ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Sebagai penggiat dan pelaku UMKM, Binton menegaskan bahwa keberhasilan sebuah koperasi bukan dilihat dari megahnya bangunan, melainkan dari seberapa besar dampaknya terhadap pelaku usaha kecil.
Ia menjelaskan bahwa UMKM membutuhkan lokasi strategis, akses konsumen, distribusi yang mudah, hingga ekosistem usaha yang mendukung. Karena itu, pembangunan fasilitas ekonomi harus melibatkan kajian lapangan dan aspirasi masyarakat.
“UMKM itu hidup dari perputaran. Kalau tempatnya sulit dijangkau dan tidak ada aktivitas ekonomi, bagaimana pelaku usaha bisa berkembang? Pemerintah harus lebih fokus membangun pusat ekonomi yang benar-benar dibutuhkan rakyat,” katanya.
Binton juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik agar pembangunan tidak sekadar menjadi proyek fisik tanpa manfaat nyata.
Menurutnya, konsep pembangunan modern saat ini harus berbasis efektivitas dan pemberdayaan masyarakat. Ia berharap pemerintah daerah maupun pusat lebih banyak melibatkan pelaku UMKM dalam proses perencanaan program ekonomi kerakyatan.
“Kita tidak anti pembangunan. Tapi pembangunan harus tepat sasaran, tepat manfaat, dan menghasilkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Video tersebut kini menuai berbagai komentar dari masyarakat di media sosial. Banyak warganet mempertanyakan efektivitas pembangunan fasilitas umum yang dinilai tidak strategis dan berpotensi sepi aktivitas.