Inflasi Naik, Daya Beli Rakyat Harus Dijaga: Harga Kebutuhan Pokok Jangan Makin Membebani

Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M.,
M.H.Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia

Kenaikan inflasi nasional harus menjadi perhatian serius pemerintah karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui harga kebutuhan sehari-hari. Ketika harga bahan makanan, transportasi, biaya pendidikan, listrik, dan kebutuhan rumah tangga meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok yang paling berat menanggung dampaknya. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Indonesia pada Juni 2026 sebesar 3,34 persen secara tahunan. Secara bulanan, inflasi tercatat sebesar 0,44 persen, sedangkan inflasi sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 1,79 persen. Angka tersebut memang masih berada dalam sasaran inflasi nasional 2026 sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen. Namun, pemerintah tidak boleh hanya melihat inflasi melalui angka statistik. Hal yang lebih penting adalah melihat kondisi nyata masyarakat di pasar, warung, permukiman, serta lingkungan pekerja informal.

Menurut saya, inflasi yang masih berada dalam sasaran bukan berarti masyarakat tidak mengalami tekanan. Bagi keluarga dengan pendapatan tetap atau tidak menentu, kenaikan harga beberapa ribu rupiah saja dapat memengaruhi kemampuan membeli beras, telur, minyak goreng, susu anak, serta membayar transportasi dan biaya sekolah. Pada saat yang sama, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen pada 22 Juli 2026. Kebijakan suku bunga tersebut berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan menjaga stabilitas ekonomi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil. Suku bunga yang tinggi dapat memengaruhi biaya pinjaman, pembiayaan usaha, cicilan masyarakat, dan keberanian pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi.

Karena itu, pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan pelaku usaha harus berjalan bersama. Stabilitas nilai rupiah harus dijaga, tetapi daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM juga tidak boleh dikorbankan. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan harga dan distribusi kebutuhan pokok. Jangan sampai harga naik bukan karena barang benar-benar langka, melainkan akibat rantai distribusi yang terlalu panjang, penimbunan, permainan harga, atau lemahnya pengawasan di lapangan. Operasi pasar juga harus dilakukan secara tepat sasaran. Program tersebut jangan hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi harus benar-benar menjangkau permukiman padat, keluarga kurang mampu, pekerja informal, pengemudi ojek daring, pedagang kecil, dan masyarakat yang paling terdampak kenaikan harga.

Selain menjaga harga, pemerintah perlu membantu masyarakat meningkatkan pendapatan. Perlindungan daya beli tidak cukup dilakukan melalui bantuan sosial. Masyarakat juga membutuhkan lapangan kerja, akses permodalan, kepastian usaha, pasar bagi produk UMKM, dan kebijakan ekonomi yang menciptakan penghasilan secara berkelanjutan. Pelaku UMKM harus memperoleh pembiayaan dengan bunga yang terjangkau. Pedagang kecil jangan sampai terpaksa meminjam melalui pinjaman daring ilegal atau rentenir hanya karena sulit mengakses kredit resmi. Pemerintah juga perlu memastikan berbagai subsidi dan bantuan ekonomi diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Data penerima harus diperbarui secara berkala agar masyarakat miskin dan kelompok rentan tidak tertinggal akibat kesalahan administrasi.

Menurut saya, ukuran keberhasilan ekonomi bukan hanya pertumbuhan ekonomi nasional atau terkendalinya angka inflasi. Keberhasilan ekonomi harus terlihat dari kemampuan masyarakat membeli kebutuhan pokok, menyekolahkan anak, memperoleh pekerjaan, menjalankan usaha, dan hidup dengan layak. Harga kebutuhan pokok tidak boleh dibiarkan terus meningkat tanpa pengawasan. Ketika pendapatan masyarakat tidak naik sebanding dengan harga barang, daya beli akan melemah dan aktivitas ekonomi masyarakat ikut melambat.

Pemerintah harus hadir sejak awal, bukan baru bertindak setelah masyarakat mengeluh. Stabilitas ekonomi harus benar-benar memberikan rasa aman bagi keluarga, pekerja, pedagang, petani, nelayan, serta pelaku UMKM. Inflasi harus dikendalikan, distribusi pangan harus diperbaiki, dan pendapatan masyarakat harus diperkuat. Jangan sampai angka ekonomi terlihat baik di atas kertas, tetapi masyarakat justru semakin kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.