Anggota DPRD Binton Nadapdap: Program UMKM Pemerintah Sudah Tepat, Pengawasan Harus Lebih Maksimal
DEPOK – Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan dunia usaha yang semakin kompleks, berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung UMKM dinilai telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Binton Nadapdap,S.Sos.,S.H.,M.M.,M.H. Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok yang selama ini dikenal aktif memperjuangkan aspirasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Depok.
Sebagai penggiat UMKM, Binton menilai bahwa kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor usaha rakyat sudah berada di jalur yang tepat. Berbagai program yang telah dijalankan, mulai dari bantuan permodalan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, hingga digitalisasi UMKM, dinilai telah membuka peluang yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk berkembang. “Saya melihat pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam mendukung UMKM. Berbagai program yang dijalankan menunjukkan bahwa UMKM ditempatkan sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Ini adalah langkah yang patut diapresiasi,” ujar Binton.
Menurutnya, perhatian pemerintah terhadap UMKM bukan tanpa alasan. Selama ini sektor UMKM terbukti menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga di Indonesia. Di Kota Depok sendiri, UMKM menjadi salah satu sektor yang terus tumbuh dan berkembang. Berbagai jenis usaha mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan tangan, jasa kreatif, hingga usaha berbasis teknologi semakin banyak bermunculan dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Namun demikian, Binton menilai bahwa keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada kualitas pelaksanaan dan pengawasannya di lapangan. “Programnya sudah baik dan arahnya sudah tepat. Namun saya melihat pengawasan harus lebih maksimal agar seluruh manfaat program benar-benar sampai kepada pelaku UMKM yang membutuhkan. Pengawasan yang kuat akan membuat program semakin efektif dan tepat sasaran,” tegasnya. Menurut Binton, pengawasan yang dimaksud tidak semata-mata untuk mencari kekurangan, melainkan sebagai upaya memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Ia menjelaskan bahwa pengawasan yang baik akan membantu pemerintah mengetahui kendala yang dihadapi pelaku UMKM, mengevaluasi efektivitas program, serta melakukan perbaikan jika ditemukan hambatan di lapangan. “Evaluasi secara berkala sangat penting. Dengan pengawasan yang konsisten, pemerintah dapat mengetahui program mana yang berhasil dan mana yang perlu disempurnakan. Ini akan membuat kebijakan yang diambil semakin tepat dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” katanya.
Binton juga menyoroti pentingnya ketepatan sasaran dalam berbagai program pemberdayaan UMKM. Menurutnya, masih terdapat pelaku usaha kecil yang membutuhkan bantuan dan pendampingan tetapi belum sepenuhnya terjangkau oleh program yang tersedia. Karena itu, ia berharap proses pendataan dan sosialisasi dapat terus diperbaiki agar informasi mengenai program pemerintah dapat diterima secara merata oleh seluruh pelaku UMKM. “Kita ingin semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Jangan sampai ada UMKM yang sebenarnya potensial tetapi tidak mendapatkan akses terhadap program yang ada karena keterbatasan informasi atau kendala administratif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Binton menilai bahwa tantangan UMKM saat ini tidak hanya berkaitan dengan modal usaha. Di era digital seperti sekarang, pelaku UMKM juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen. Menurutnya, program pemerintah ke depan perlu semakin fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan pemasaran digital, penguatan manajemen usaha, serta pengembangan inovasi produk. “Persaingan usaha saat ini semakin ketat. Oleh karena itu, UMKM harus dibekali kemampuan yang memadai agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pelatihan dan pendampingan harus menjadi bagian penting dari program pemberdayaan UMKM,” jelasnya.
Selain itu, Binton juga mendorong kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas usaha dalam mendukung perkembangan UMKM. Menurutnya, pembangunan ekosistem usaha yang sehat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Ia menilai bahwa sektor swasta dapat berperan melalui program kemitraan, pembinaan usaha, serta membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk UMKM lokal. Sementara lembaga pendidikan dapat membantu melalui riset, inovasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. “Kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Ketika pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat bergerak bersama, maka UMKM akan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk berkembang dan naik kelas,” tuturnya.
Sebagai anggota DPRD Kota Depok, Binton menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai kebijakan yang berpihak kepada pelaku UMKM. Ia meyakini bahwa kemajuan UMKM akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Ketika UMKM berkembang, maka lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, dan ekonomi daerah menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, penguatan UMKM harus menjadi agenda bersama yang terus kita perjuangkan,” katanya.
Di akhir keterangannya, Binton mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung produk-produk lokal hasil karya pelaku UMKM. Menurutnya, setiap pembelian produk UMKM merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. “Saya optimistis UMKM Kota Depok memiliki masa depan yang cerah. Dengan dukungan pemerintah yang sudah berjalan baik, ditambah pengawasan yang lebih maksimal serta kolaborasi dari semua pihak, saya yakin UMKM akan semakin maju dan menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui pengelolaan yang baik, pengawasan yang kuat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan, sektor UMKM diharapkan mampu terus berkembang dan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Depok maupun Indonesia secara keseluruhan.