Kenaikan Harga BBM Pertamax 10 Juni 2026: Dampak bagi Masyarakat dan UMKM, serta Pandangan Binton Jhonson Nadapdap Juni 10, 2026 amabooks08@gmail.com 0 Comments Spread the love Depok – PT Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi mulai Rabu, 10 Juni 2026. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap meningkatnya harga minyak dunia yang dipengaruhi berbagai faktor global, termasuk ketegangan geopolitik dan konflik internasional yang berdampak pada pasokan energi. Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, berlaku mulai 10 Juni 2026: Solar Subsidi Rp 6.800 per liter, tetap. Pertalite Rp 10.000 per liter, tetap. Pertamax (RON 92) Rp 16.250 per liter, naik dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. Pertamax Green 95 Rp 17.000 per liter, naik dari sebelumnya Rp 12.900 per liter. Pertamax Turbo Rp 20.750 per liter, tetap. Dexlite Rp 23.000 per liter, tetap. Pertamina DEX Rp 24.800 liter, tetap. Kenaikan ini menjadi perhatian berbagai kalangan karena Pertamax merupakan salah satu jenis BBM yang banyak digunakan oleh masyarakat, kendaraan operasional usaha, sektor transportasi, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kenaikan BBM dan Efek Berantai terhadap Perekonomian Menanggapi kebijakan tersebut, Binton J Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., Anggota DPRD Kota Depok, mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum Bisnis, sekaligus penggiat UMKM, menilai bahwa kenaikan harga BBM harus dilihat secara objektif antara kebutuhan menjaga fiskal negara dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi. “Kita memahami bahwa pemerintah dan Pertamina menghadapi tekanan akibat meningkatnya harga minyak dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik internasional. Kita berdoa dan mendukung pemerintahan Bapak Presiden dan wakil Presiden Prabowo – Gibran dibantu dengan para menteri, lembaga dan Badan Negara mampu menyelesaikan segala persoalan ekonomi dan politik saat ini, agar sukses mengantarkan Bangsa ini menuju Indonesia Emas. Namun di sisi lain, negara juga harus memastikan bahwa dampak kenaikan BBM tidak semakin membebani masyarakat kelas menengah, pekerja, dan pelaku UMKM yang saat ini sedang berjuang menghadapi perlambatan ekonomi,” ujar Binton. Menurutnya, kenaikan harga Pertamax yang mencapai hampir 32 persen bukan sekadar persoalan angka, melainkan berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap berbagai sektor ekonomi. Biaya Transportasi Masyarakat Dipastikan Meningkat Salah satu dampak yang paling cepat dirasakan masyarakat adalah meningkatnya biaya transportasi harian.Sebagai ilustrasi, jika sebelumnya masyarakat mengisi penuh kendaraan dengan 40 liter Pertamax, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sekitar Rp492.000. Setelah kenaikan harga, biaya pengisian penuh mencapai Rp650.000 atau bertambah sekitar Rp158.000 setiap kali pengisian.”Kenaikan ini tentu akan mengurangi ruang belanja masyarakat untuk kebutuhan lainnya. Jika pengeluaran transportasi naik, maka daya beli keluarga berpotensi menurun,” kata Binton. Harga Barang dan Jasa Berpotensi Mengalami Penyesuaian Selain transportasi, kenaikan BBM juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut dapat memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.Biaya logistik yang meningkat diperkirakan akan berdampak pada naiknya ongkos kirim, tarif distribusi barang, hingga kemungkinan penyesuaian tarif transportasi online. Apabila kondisi ini terjadi secara luas, tekanan inflasi dapat meningkat dan semakin membebani masyarakat. Daya Beli Masyarakat Terancam Menurun Menurut Binton, ketika masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak penghasilan untuk kebutuhan transportasi dan kebutuhan pokok, maka pengeluaran untuk sektor lain biasanya akan dikurangi. Sektor yang berpotensi terdampak antara lain usaha kuliner, wisata, hiburan, hingga perdagangan kebutuhan sekunder. Penurunan konsumsi masyarakat pada akhirnya dapat memperlambat perputaran ekonomi, terutama di tingkat daerah. Dampak Sosial yang Perlu Diantisipasi Tidak hanya berdampak secara ekonomi, kenaikan harga BBM juga memiliki konsekuensi sosial yang perlu mendapat perhatian. Binton menilai masyarakat cenderung menjadi lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan rumah tangga ketika harga BBM naik. Kekhawatiran terhadap kenaikan harga kebutuhan lain dapat meningkatkan tekanan psikologis keluarga. Selain itu, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah menjadi pihak yang paling rentan karena harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk kebutuhan dasar. “Jika tidak diantisipasi dengan baik, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal,” jelasnya. UMKM Menjadi Sektor yang Paling Rentan Sebagai penggiat UMKM, Binton menilai sektor usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu pihak yang paling terdampak oleh kenaikan harga BBM. Menurutnya, pelaku usaha di bidang makanan dan minuman, perdagangan, konveksi, pertanian, hingga usaha distribusi akan menghadapi kenaikan biaya operasional, terutama untuk pengiriman bahan baku dan distribusi produk. Jika sebelumnya biaya distribusi harian berada di kisaran Rp100.000, maka setelah kenaikan BBM biaya tersebut berpotensi meningkat menjadi Rp120.000 hingga Rp140.000 per hari. Dalam satu bulan, tambahan biaya tersebut dapat mencapai jutaan rupiah. Di sisi lain, banyak pelaku UMKM tidak dapat langsung menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan. Akibatnya, margin keuntungan semakin menipis. “Omzet belum tentu naik, tetapi biaya operasional meningkat. Kondisi ini membuat keuntungan pelaku usaha menyusut dan bahkan berpotensi menimbulkan kerugian bagi sebagian UMKM,” ungkap Binton. Harga Bahan Baku Ikut Berpotensi Naik Kenaikan biaya distribusi juga diperkirakan akan memengaruhi harga berbagai bahan baku yang digunakan pelaku usaha, seperti tepung, minyak goreng, beras, sayuran, daging, hingga bahan kemasan. Hal tersebut akan memperberat struktur biaya produksi UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Tidak hanya itu, melemahnya daya beli masyarakat juga berpotensi mengurangi tingkat konsumsi, yang secara langsung berdampak pada omzet warung makan, pedagang kaki lima, toko kelontong, usaha rumahan, dan berbagai sektor UMKM lainnya. Pemerintah Diminta Hadir Melindungi Masyarakat dan UMKM Melihat potensi dampak yang cukup luas, Binton mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk mengambil langkah antisipatif agar kenaikan BBM tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih besar. Beberapa langkah yang dinilai penting antara lain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperkuat pengawasan distribusi barang untuk mencegah spekulasi harga, memperluas akses permodalan bagi UMKM, serta meningkatkan pelatihan efisiensi usaha bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, digitalisasi pemasaran juga perlu terus didorong agar UMKM dapat menekan biaya operasional sekaligus memperluas pasar. Pemerintah juga diharapkan memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi masyarakat rentan serta mengoptimalkan peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas inflasi. Stabilitas Ekonomi Rakyat Harus Menjadi Prioritas Bagi Binton, kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter memang dapat dipahami sebagai konsekuensi dari dinamika energi global. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab negara untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlangsungan UMKM. “Sebagai wakil rakyat, saya berharap pemerintah tidak hanya fokus pada penyesuaian harga energi, tetapi juga menyiapkan langkah-langkah konkret untuk melindungi masyarakat dan UMKM. Stabilitas ekonomi rakyat harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan sampai kenaikan BBM menimbulkan efek domino yang memperlemah daya beli, memperberat usaha kecil, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional,” tegasnya. Menurutnya, kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi dan pertumbuhan makro ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dan UMKM untuk tetap bertahan, berkembang, serta memperoleh kesejahteraan di tengah berbagai tantangan ekonomi global.
