Kenaikan Harga BBM, Binton Nadapdap: UMKM Adalah Tulang Punggung Ekonomi yang Harus Dijaga di Tengah Kenaikan BBM

Depok – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya jenis non-subsidi, menjadi perhatian berbagai kalangan karena berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu sektor yang dinilai paling rentan terdampak adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional. Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H. dan juga Mantan pegawai Bank BUMN selama 30 tahun, yang sudah mengalami banyak krisis ekonomi, menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan terkait energi tidak memberikan beban berlebihan bagi pelaku UMKM yang tengah berjuang mempertahankan usahanya di tengah berbagai tantangan ekonomi.

Menurut Binton, UMKM memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, serta menjaga daya tahan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberlangsungan sektor ini harus menjadi perhatian utama dalam setiap pengambilan kebijakan. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Ketika biaya operasional meningkat akibat kenaikan harga BBM, maka pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang mampu melindungi dan menjaga keberlangsungan usaha mereka,” ujar Binton. Ia menjelaskan bahwa kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya dapat memengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran. Kondisi tersebut tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen. “Dampak kenaikan BBM tidak berhenti pada sektor transportasi saja. Efek berantainya bisa memengaruhi biaya produksi, distribusi, hingga harga barang yang dibeli masyarakat setiap hari. Karena itu perlu langkah antisipasi yang tepat agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya.

Binton juga mendorong pemerintah untuk memperkuat berbagai program pendampingan dan insentif bagi pelaku UMKM, termasuk akses permodalan, pelatihan digitalisasi usaha, hingga kemudahan perizinan. Menurutnya, dukungan tersebut akan membantu UMKM beradaptasi menghadapi tekanan ekonomi yang muncul akibat kenaikan biaya operasional. “Kita harus melihat UMKM sebagai mitra strategis pembangunan. Mereka bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga pencipta lapangan kerja yang membantu menggerakkan roda ekonomi dari bawah. Karena itu, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan UMKM harus terus diperkuat,” tambahnya. Lebih lanjut, Binton mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global yang masih berlangsung. Ia optimistis bahwa dengan kolaborasi yang baik dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat, Indonesia mampu melewati berbagai tantangan ekonomi sekaligus menjaga momentum pertumbuhan yang telah dibangun selama ini.

“Bangsa ini sudah beberapa kali menghadapi tantangan ekonomi dan mampu melewatinya. Saya yakin dengan sinergi yang kuat serta keberpihakan kepada sektor-sektor produktif seperti UMKM, ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh dan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara lebih merata,” pungkasnya.