Wacana Penutupan Alfamart dan Indomart Demi Koperasi Desa Tuai Perdebatan, DPRD Depok Minta Pemerintah Kaji Dampak Ekonomi Secara Matang
Depok – Wacana pemerintah terkait penataan ulang toko ritel modern seperti Alfamart dan Indomart demi memberi ruang lebih besar bagi koperasi desa (Kopdes) tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Video yang membahas kemungkinan penutupan minimarket modern demi penguatan koperasi desa viral dan memicu beragam respons dari masyarakat, pelaku usaha, hingga kalangan legislatif.
Dalam video tersebut, muncul pertanyaan besar mengenai kesiapan koperasi desa untuk menggantikan peran jaringan ritel modern yang selama ini telah tersebar di berbagai kota dan daerah di Indonesia. Banyak pihak menilai langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut ekosistem ekonomi yang luas, termasuk tenaga kerja, distribusi barang, hingga stabilitas usaha kecil yang selama ini bermitra dengan ritel modern.
Menanggapi polemik tersebut, anggota DPRD Kota Depok, Binton Nadapdap menilai bahwa pemerintah harus lebih bijak dan realistis dalam menyusun kebijakan ekonomi yang menyangkut jutaan masyarakat.
Menurutnya, koperasi desa memang harus diperkuat karena memiliki peran strategis dalam membangun ekonomi kerakyatan. Namun, penguatan koperasi bukan berarti harus mematikan usaha lain yang sudah berjalan dan memberikan kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Kalau tujuan pemerintah ingin memperkuat koperasi desa, itu langkah yang baik dan harus didukung. Tetapi jangan sampai muncul kesan bahwa penguatan koperasi dilakukan dengan cara menutup atau melemahkan ritel modern yang sudah menjadi bagian dari rantai ekonomi masyarakat,” ujar Binton.
Ia menjelaskan bahwa jaringan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomart saat ini tidak hanya menjadi tempat belanja masyarakat, tetapi juga telah membuka banyak lapangan pekerjaan bagi anak muda dan warga lokal di berbagai daerah.
“Bayangkan berapa banyak karyawan yang bekerja di toko-toko modern itu. Belum lagi supplier UMKM yang produknya masuk ke sana. Kalau ada kebijakan ekstrem tanpa kajian matang, dampaknya bisa besar terhadap ekonomi masyarakat,” katanya.
Binton juga menyoroti bahwa koperasi desa saat ini masih menghadapi berbagai tantangan serius, mulai dari keterbatasan manajemen, distribusi barang, modal usaha, hingga kemampuan teknologi dan sistem logistik.
Menurutnya, untuk bisa bersaing dengan jaringan ritel modern, koperasi harus dibangun dengan sistem profesional, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
“Koperasi jangan hanya dijadikan simbol ekonomi kerakyatan, tetapi harus benar-benar diperkuat dari sisi SDM, digitalisasi, permodalan, dan tata kelola. Kalau tidak, koperasi akan sulit bersaing dengan perusahaan ritel yang sudah punya sistem kuat,” tambahnya.
Politisi yang juga dikenal aktif mendorong pemberdayaan UMKM itu menilai pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan ekosistem persaingan usaha yang sehat, bukan menghadapkan koperasi dengan ritel modern secara frontal.
Menurut Binton, koperasi desa justru bisa tumbuh berdampingan dengan minimarket modern apabila ada regulasi yang berpihak pada pemerataan ekonomi.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu keseimbangan. Ritel modern tetap berjalan, koperasi desa juga tumbuh. Pemerintah harus hadir sebagai pengatur agar tidak ada monopoli dan semua pelaku usaha punya kesempatan berkembang,” ujarnya.
Di sisi lain, wacana tersebut juga memunculkan kekhawatiran dari masyarakat mengenai akses kebutuhan pokok. Sebab selama ini minimarket modern dianggap mampu menyediakan barang dengan sistem distribusi yang cepat dan relatif stabil, bahkan hingga ke daerah-daerah.
Banyak netizen mempertanyakan apakah koperasi desa nantinya mampu menyediakan layanan serupa, mulai dari stok barang, harga kompetitif, hingga jam operasional yang konsisten seperti jaringan ritel modern saat ini.
Menanggapi hal itu, Binton menilai transformasi koperasi memang perlu dilakukan secara serius jika pemerintah benar-benar ingin menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi baru.
“Kalau koperasi desa mau naik kelas, harus dibangun secara modern juga. Tidak cukup hanya semangat gotong royong, tapi harus punya sistem bisnis yang kuat,” tegasnya.
Ia pun berharap pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam menyampaikan narasi kebijakan agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maupun dunia usaha.
“Jangan sampai muncul kepanikan atau kesalahpahaman di masyarakat. Kebijakan ekonomi itu harus memberikan rasa aman bagi investor, pelaku usaha, pekerja, dan rakyat kecil,” tutup Binton.
Viralnya video tersebut menunjukkan bahwa isu ekonomi kerakyatan dan keberadaan ritel modern masih menjadi topik sensitif di tengah masyarakat. Banyak pihak kini menunggu kejelasan arah kebijakan pemerintah terkait masa depan koperasi desa dan industri ritel modern di Indonesia.