Soroti Regulasi Ojol, Binton Nadapdap Minta Pemerintah Jaga Keseimbangan Seluruh Ekosistem

Depok – Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap., S.Sos., S.H., M.M., M.H., menilai kebijakan pemerintah terkait ekosistem transportasi online harus disusun secara adil dan berimbang agar tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga menjaga keberlangsungan seluruh pihak yang terlibat. Menurut Binton, rencana penyesuaian potongan biaya layanan (fee) bagi pengemudi ojek online merupakan aspirasi yang patut diperhatikan. Namun, pemerintah juga harus mengkaji secara komprehensif dampaknya terhadap konsumen, perusahaan aplikasi, serta keberlangsungan industri transportasi digital. “Regulasi yang baik bukanlah regulasi yang membuat satu pihak senang sementara pihak lain dirugikan. Regulasi yang ideal adalah yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan mitra pengemudi, konsumen, aplikator, dan pemerintah sehingga seluruh ekosistem dapat tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Binton. Ia menegaskan bahwa apabila potongan fee pengemudi diturunkan, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak berdampak pada kenaikan tarif yang membebani masyarakat maupun mengurangi kemampuan perusahaan untuk berinovasi dan memperluas layanan. “Jangan sampai regulasi yang dibuat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi justru menjadi bumerang yang menghambat investasi, inovasi, dan perkembangan industri digital Indonesia. Semua pihak harus dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan agar menghasilkan solusi yang terbaik,” katanya.

Binton juga mengingatkan bahwa transportasi online telah menjadi bagian penting dari perekonomian nasional. Selain memberikan layanan mobilitas kepada masyarakat, sektor ini juga membuka lapangan pekerjaan dan menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga di Indonesia. “Transportasi online bukan sekadar aplikasi di telepon genggam. Di baliknya ada jutaan mitra pengemudi, pelaku UMKM, merchant, kurir, hingga konsumen yang saling terhubung dalam satu ekosistem ekonomi digital. Karena itu, regulasi harus mampu menjaga keberlangsungan seluruh rantai ekonomi tersebut,” tegasnya. Ia berharap pemerintah terus membuka ruang dialog dengan perusahaan aplikasi, komunitas pengemudi, akademisi, dan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak luas terhadap industri transportasi online. Wacana penyesuaian kebijakan mengenai potongan biaya layanan (fee) bagi pengemudi transportasi online kembali menjadi perhatian publik. Sebagian pihak menilai penurunan potongan fee dapat meningkatkan pendapatan mitra pengemudi, sementara pihak lain mengingatkan bahwa kebijakan tersebut juga perlu memperhatikan keberlanjutan model bisnis perusahaan aplikasi serta daya beli masyarakat.

Pengamat ekonomi menilai regulasi yang ideal adalah regulasi yang mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap mitra pengemudi, kepentingan konsumen, dan iklim usaha yang sehat. Apabila salah satu unsur dalam ekosistem tersebut terganggu, maka dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang bergantung pada layanan transportasi digital. Saat ini, transportasi online telah berkembang menjadi salah satu sektor penting dalam ekonomi digital Indonesia. Selain menyediakan layanan transportasi, platform digital juga menjadi sarana pengantaran makanan, logistik, pembayaran digital, hingga mendukung pertumbuhan jutaan pelaku UMKM yang memasarkan produknya melalui aplikasi. Karena itu, berbagai kalangan berharap setiap kebijakan yang akan diterapkan pemerintah disusun berdasarkan kajian yang komprehensif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta berorientasi pada terciptanya ekosistem transportasi online yang sehat, inovatif, dan berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.