SEPULUH TAHUN JOKOWI MEMIMPIN INDONESIA: YANG PALING PENTING BUKAN HANYA WARISAN FISIK, TETAPI KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN

Oleh: St. Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok – Komisi A | Purnabakti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Pelaku UMKM | Mahasiswa Program Doktor (S3) Hukum – Konsentrasi Hukum Bisnis, Universitas Kristen Indonesia

Sepuluh tahun Joko Widodo memimpin Indonesia dari 2014 hingga 2024 merupakan periode yang panjang dan meninggalkan banyak catatan dalam perjalanan pembangunan nasional. Berbagai infrastruktur dibangun, konektivitas antardaerah diperkuat, pelayanan pemerintahan terus didorong untuk beradaptasi dengan teknologi, pembangunan di luar Pulau Jawa mendapat perhatian, dan sejumlah proyek strategis nasional dijalankan. Namun menurut saya, warisan sebuah pemerintahan tidak seharusnya hanya dilihat dari berapa banyak jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara, atau gedung yang berhasil dibangun. Yang jauh lebih penting adalah apakah pembangunan tersebut dapat terus memberikan manfaat dan dilanjutkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

Setiap presiden mempunyai gaya kepemimpinan dan prioritas pembangunan yang berbeda. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu bagian yang sangat menonjol. Jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, kawasan industri, transportasi publik, hingga pembangunan di wilayah perbatasan menjadi bagian dari wajah pembangunan selama satu dekade tersebut. Pembangunan fisik tentu penting karena Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Konektivitas menentukan pergerakan manusia, barang, jasa, investasi, dan aktivitas ekonomi. Daerah yang sebelumnya sulit dijangkau dapat mempunyai peluang ekonomi lebih besar ketika akses transportasinya membaik.

Namun pembangunan fisik tidak boleh berhenti pada kebanggaan bahwa sebuah proyek telah selesai diresmikan. Infrastruktur baru mempunyai nilai apabila mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Jalan yang bagus harus membantu distribusi barang menjadi lebih cepat. Pelabuhan harus memperlancar perdagangan. Bendungan harus mendukung pertanian dan kebutuhan air. Transportasi publik harus membuat mobilitas masyarakat lebih mudah. Kawasan industri harus membuka kesempatan kerja. Dengan demikian, pembangunan bukan sekadar soal apa yang terlihat, tetapi juga dampak yang dirasakan.

Menurut saya, di sinilah pentingnya keberlanjutan pembangunan. Pergantian presiden merupakan bagian normal dari demokrasi, tetapi pembangunan bangsa tidak boleh selalu dimulai dari nol setiap kali terjadi pergantian pemerintahan. Program yang terbukti baik harus dilanjutkan. Program yang masih mempunyai kekurangan harus diperbaiki. Sedangkan program yang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus dievaluasi secara terbuka.

Pembangunan Indonesia harus mempunyai kesinambungan, bukan terputus karena pergantian kekuasaan. Presiden sebelumnya mempunyai kontribusi, presiden yang sedang memimpin mempunyai tanggung jawab, dan pemimpin berikutnya juga akan mempunyai tugas melanjutkan perjalanan bangsa. Negara terlalu besar apabila pembangunan hanya bergantung pada satu orang atau satu periode pemerintahan.

Selain pembangunan fisik, menurut saya warisan pemerintahan juga harus dilihat dari pembangunan manusia. Infrastruktur memang dapat bertahan puluhan tahun, tetapi manusia yang berkualitas dapat memberikan manfaat selama beberapa generasi. Pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, penguatan UMKM, peningkatan produktivitas, perlindungan sosial, dan penciptaan lapangan kerja harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Kita dapat mempunyai jalan tol yang panjang, tetapi masyarakat tetap membutuhkan pekerjaan. Kita dapat mempunyai bandara yang modern, tetapi anak-anak muda tetap membutuhkan pendidikan yang berkualitas. Kita dapat mempunyai kawasan industri yang besar, tetapi UMKM tetap membutuhkan akses modal, pasar, teknologi, dan kepastian usaha. Karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan manusia harus berjalan beriringan.

Sebagai pelaku UMKM, saya melihat pembangunan akan semakin berarti apabila mampu menggerakkan ekonomi masyarakat kecil. Infrastruktur yang baik seharusnya membuka pasar baru bagi produk UMKM, menurunkan biaya distribusi, mempercepat pengiriman barang, meningkatkan pariwisata, dan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru. Jangan sampai pembangunan besar hanya terlihat dari angka investasi, sementara masyarakat yang tinggal di sekitarnya tidak mendapatkan kesempatan untuk ikut berkembang.

Demikian pula dengan pembangunan daerah. Indonesia tidak boleh terlalu bergantung pada beberapa kota besar. Pertumbuhan ekonomi harus semakin tersebar. Daerah harus mempunyai pusat kegiatan ekonomi sendiri agar masyarakat tidak selalu harus meninggalkan kampung halamannya untuk mencari kesempatan hidup yang lebih baik. Kalau pembangunan berhasil membuka lapangan kerja dan usaha di daerah, maka pemerataan akan semakin nyata.

Selama sepuluh tahun pemerintahan Jokowi tentu terdapat keberhasilan, kekurangan, kritik, dan kontroversi. Hal itu wajar dalam negara demokrasi. Tidak ada pemerintahan yang seluruh kebijakannya dapat memuaskan semua pihak. Karena itu, menurut saya kita harus mampu menilai sebuah pemerintahan secara objektif. Yang baik patut diapresiasi, yang kurang harus dievaluasi, dan kesalahan harus menjadi pelajaran agar tidak terulang.

Kritik terhadap pemerintah jangan dianggap sebagai permusuhan. Sebaliknya, pujian juga jangan membuat kita kehilangan kemampuan untuk melakukan evaluasi. Demokrasi membutuhkan keduanya. Pemimpin membutuhkan dukungan untuk menjalankan program yang baik, tetapi juga membutuhkan kritik agar kebijakan tetap berada pada kepentingan masyarakat.

Kini Indonesia berada dalam periode pemerintahan yang berbeda. Presiden Prabowo Subianto mempunyai visi, program, dan tanggung jawab sendiri. Namun menurut saya, kesinambungan dengan pembangunan sebelumnya tetap penting selama program tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat. Negara tidak boleh membuang investasi, pengalaman, dan pekerjaan yang sudah dilakukan hanya karena berganti pemimpin.

Pemerintahan baru juga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada. Infrastruktur yang sudah tersedia harus semakin produktif. Investasi harus semakin banyak menciptakan pekerjaan. Hilirisasi harus memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi Indonesia. UMKM harus semakin naik kelas. Pelayanan publik harus semakin mudah. Korupsi dan kebocoran anggaran harus terus diberantas agar setiap rupiah uang negara benar-benar kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.

Menurut saya, keberlanjutan bukan berarti pemerintahan baru harus meniru seluruh kebijakan pemerintahan sebelumnya. Keberlanjutan berarti mempunyai keberanian untuk menjaga yang baik, memperbaiki yang kurang, menghentikan yang tidak efektif, dan menciptakan terobosan baru sesuai kebutuhan zaman.

Itulah cara bangsa besar bergerak maju.

Kita juga perlu melihat pembangunan dalam jangka panjang. Indonesia bukan hanya membutuhkan target lima atau sepuluh tahun. Kita harus memikirkan Indonesia untuk dua puluh, tiga puluh, bahkan lima puluh tahun mendatang. Generasi muda hari ini akan menjadi pemimpin, pengusaha, pekerja, akademisi, dan penggerak masyarakat pada masa depan. Pembangunan hari ini harus memberikan fondasi yang kuat bagi mereka.

Karena itu, warisan terbesar seorang presiden sebenarnya bukan hanya sesuatu yang dapat difoto atau dilihat secara fisik. Warisan terbesar adalah ketika pembangunan menciptakan sistem yang lebih baik, masyarakat yang lebih sejahtera, ekonomi yang lebih kuat, pemerintahan yang lebih efektif, dan generasi berikutnya mempunyai kesempatan hidup yang lebih baik.

Sepuluh tahun kepemimpinan Joko Widodo telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Berbagai pembangunan yang dilakukan akan terus dinilai oleh masyarakat dan generasi berikutnya. Namun menurut saya, yang paling penting sekarang bukan sekadar memperdebatkan siapa yang harus mendapatkan pujian atas pembangunan tersebut. Yang jauh lebih penting adalah memastikan manfaatnya terus berjalan.

Jangan sampai jalan dibangun tetapi tidak mendorong ekonomi. Jangan sampai kawasan industri berkembang tetapi masyarakat sekitar hanya menjadi penonton. Jangan sampai investasi meningkat tetapi kesempatan kerja tidak dirasakan masyarakat. Jangan sampai pembangunan terlihat megah tetapi ketimpangan masih terlalu lebar.

Pembangunan harus berujung pada kesejahteraan rakyat.

Pada akhirnya, presiden akan berganti, menteri akan berganti, anggota legislatif akan berganti, dan generasi kepemimpinan juga akan berganti. Namun Indonesia harus terus berjalan. Menurut saya, semangat itulah yang harus kita jaga setelah sepuluh tahun pemerintahan Joko Widodo.

Warisan fisik penting, tetapi keberlanjutan jauh lebih penting. Infrastruktur harus dirawat, program yang baik harus dilanjutkan, kekurangan harus diperbaiki, dan pembangunan berikutnya harus semakin berorientasi kepada manusia. Sebab keberhasilan sebuah pemerintahan bukan hanya terlihat dari apa yang berhasil dibangun hari ini, tetapi dari seberapa besar pembangunan tersebut mampu memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia pada masa depan.