KEPUTUSAN PEMERINTAH HARUS BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN: KEKUASAAN ADMINISTRATIF TIDAK BOLEH TANPA KONTROL

Oleh: Davinci Nadapdap
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta | Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia – Program Studi Administrasi Negara

Setiap hari pemerintah mengambil berbagai keputusan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari pemberian izin, pelayanan administrasi, penetapan bantuan, pengelolaan anggaran, penataan ruang, hingga berbagai kebijakan yang menentukan bagaimana masyarakat memperoleh hak dan pelayanan dari negara. Pemerintah memang membutuhkan kewenangan agar dapat bekerja. Namun menurut saya, semakin besar kewenangan yang dimiliki pemerintah, semakin besar pula kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil. Kekuasaan administratif tidak boleh berjalan tanpa aturan, pengawasan, transparansi, dan ruang bagi masyarakat untuk mempertanyakan keputusan yang dianggap merugikan.

Pemerintah Memiliki Wewenang, Tetapi Ada Batasnya

Dalam penyelenggaraan negara, pejabat pemerintahan diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan. Tanpa kewenangan tersebut, pelayanan publik akan sulit berjalan. Namun kewenangan bukan berarti kebebasan bertindak tanpa batas. Setiap keputusan pemerintah harus memiliki dasar hukum, tujuan yang jelas, prosedur yang benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak boleh mengambil keputusan hanya berdasarkan keinginan pejabat atau kepentingan tertentu. Di sinilah hukum memiliki fungsi penting, yaitu memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak berubah menjadi tindakan sewenang-wenang. Negara hukum bukan negara yang pemerintahnya tidak boleh memiliki kekuasaan, tetapi negara yang memastikan kekuasaan tersebut memiliki batas.

Rakyat Berhak Mengetahui Alasan Sebuah Keputusan

Ketika pemerintah membuat keputusan yang berdampak kepada masyarakat, seharusnya masyarakat juga dapat mengetahui alasan di balik keputusan tersebut. Mengapa sebuah izin ditolak? Mengapa seseorang tidak masuk sebagai penerima bantuan? Mengapa suatu pelayanan tertunda? Mengapa sebuah kebijakan diterapkan? Apa dasar hukum yang digunakan? Pertanyaan seperti itu merupakan hal yang wajar. Transparansi bukan berarti pemerintah harus membuka seluruh informasi tanpa batas. Ada informasi tertentu yang memang dilindungi. Namun untuk keputusan yang secara langsung memengaruhi hak masyarakat, penjelasan yang jelas sangat penting. Keputusan yang dapat dijelaskan akan lebih mudah dipercaya daripada keputusan yang hanya meminta masyarakat untuk menerima tanpa mengetahui alasannya.

Jangan Biarkan Masyarakat Menjadi Korban Ketidakjelasan Administrasi

Dalam praktik pelayanan publik, masyarakat terkadang menghadapi situasi yang membingungkan. Satu petugas memberikan informasi berbeda dengan petugas lainnya, persyaratan berubah tanpa penjelasan, permohonan tertunda tanpa kepastian, bahkan masyarakat tidak mengetahui kepada siapa harus mengadu. Kondisi seperti ini dapat membuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah menjadi tidak sehat. Administrasi negara seharusnya memberikan kepastian. Masyarakat harus mengetahui prosedur, persyaratan, waktu pelayanan, biaya resmi, hingga mekanisme apabila terjadi persoalan. Jika terjadi penolakan atau keputusan yang merugikan, masyarakat juga harus memiliki kesempatan memperoleh penjelasan dan menggunakan mekanisme keberatan atau pengaduan yang tersedia sesuai aturan.

Diskresi Jangan Berubah Menjadi Kesewenang-wenangan

Dalam menjalankan pemerintahan, ada kondisi tertentu ketika pejabat membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan karena situasi di lapangan tidak selalu dapat diatur secara sangat rinci. Ruang pengambilan keputusan tersebut penting agar pemerintah tidak menjadi terlalu kaku. Namun fleksibilitas tetap membutuhkan batas. Keputusan harus ditujukan untuk kepentingan publik, dilakukan dengan itikad baik, sesuai kewenangan, dan tidak digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Karena itu, diskresi harus menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, bukan alasan untuk menghindari aturan.

Pelayanan Publik Harus Bisa Diawasi

Pemerintahan yang baik tidak perlu takut terhadap pengawasan. Justru pengawasan membantu pemerintah mengetahui kekurangan dalam sistem pelayanan. Masyarakat perlu diberikan saluran pengaduan yang mudah. Proses penanganan pengaduan juga harus jelas dan dapat dipantau. Jangan sampai masyarakat sudah mengadu, tetapi tidak pernah mengetahui bagaimana pengaduannya ditindaklanjuti. Pengawasan juga tidak hanya berasal dari masyarakat. Ada lembaga pengawas, parlemen, media, akademisi, serta berbagai mekanisme internal pemerintahan yang memiliki peran penting. Semakin terbuka suatu lembaga terhadap evaluasi, semakin besar kesempatan untuk memperbaiki pelayanan.

Digitalisasi Harus Memperkuat Akuntabilitas

Kemajuan teknologi memberikan peluang besar untuk membuat pemerintah semakin transparan. Masyarakat seharusnya dapat mengetahui status permohonannya tanpa harus berkali-kali datang ke kantor. Informasi mengenai persyaratan, biaya, waktu pelayanan, serta pejabat atau unit yang menangani dapat tersedia secara jelas. Teknologi juga dapat meninggalkan jejak administrasi sehingga proses pengambilan keputusan lebih mudah diawasi. Namun digitalisasi tidak boleh sekadar memindahkan proses lama ke dalam aplikasi. Sistem digital harus benar-benar membantu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Jabatan Publik Adalah Amanah, Bukan Hak Istimewa

Pejabat pemerintahan memperoleh kewenangan karena negara memberikan mandat kepada mereka untuk menjalankan tugas tertentu. Karena itu, jabatan publik seharusnya dipahami sebagai tanggung jawab. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula keputusan yang dapat dibuat dan semakin banyak masyarakat yang mungkin terkena dampaknya. Maka budaya pemerintahan harus bergerak dari pola “saya berwenang, maka saya boleh memutuskan” menjadi “saya berwenang, maka saya wajib mempertanggungjawabkan keputusan saya.” Perubahan cara berpikir seperti ini penting untuk membangun birokrasi yang profesional dan dipercaya masyarakat.

Generasi Muda Harus Memahami Cara Kekuasaan Bekerja

Sebagai mahasiswa hukum dan administrasi negara, saya melihat generasi muda perlu memahami bahwa persoalan pemerintahan bukan hanya mengenai siapa yang memimpin. Kita juga harus memahami bagaimana kewenangan diberikan, bagaimana keputusan dibuat, bagaimana anggaran digunakan, bagaimana kebijakan dilaksanakan, dan bagaimana masyarakat dapat mengawasinya. Hukum membantu kita memahami batas kekuasaan. Administrasi negara membantu kita memahami bagaimana kekuasaan tersebut digunakan dalam praktik pemerintahan. Ketika keduanya dipahami bersama, kita dapat melihat bahwa pemerintahan yang baik membutuhkan bukan hanya pemimpin yang kuat, tetapi juga sistem yang mampu mengendalikan kekuasaan dan memastikan setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.

Kekuasaan Harus Selalu Berjalan Bersama Tanggung Jawab

Pada akhirnya, pemerintah memang harus mampu mengambil keputusan. Negara tidak akan berjalan apabila setiap pejabat takut menggunakan kewenangannya. Namun keberanian mengambil keputusan harus selalu berjalan bersama keberanian mempertanggungjawabkannya. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang jelas, mengetahui alasan keputusan yang berdampak terhadap haknya, serta memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila merasa diperlakukan tidak adil. Kekuasaan administratif tidak boleh menjadi ruang yang tertutup dari pengawasan. Pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang tidak pernah dipertanyakan. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menjelaskan dasar tindakannya, terbuka terhadap pengawasan, berani memperbaiki kesalahan, dan menggunakan kewenangannya untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Sebab dalam negara hukum, kewenangan bukanlah kekuasaan tanpa batas. Setiap keputusan pemerintah harus mempunyai dasar, tujuan, dan pertanggungjawaban kepada rakyat.