Binton Nadapdap: Driver Ojol Berstatus UMKM Jadi Peluang Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Depok – Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., menyambut positif kebijakan pemerintah yang mengategorikan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat perlindungan dan pemberdayaan jutaan pekerja sektor informal, termasuk para pengemudi ojol di Kota Depok. Binton menilai bahwa pengakuan terhadap driver ojol sebagai pelaku UMKM membuka peluang yang lebih luas bagi mereka untuk memperoleh berbagai program pemberdayaan pemerintah, seperti akses pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas, hingga pengembangan usaha secara berkelanjutan. “Driver ojol memiliki kontribusi besar dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Mereka bukan hanya memberikan layanan transportasi, tetapi juga mendukung distribusi barang, layanan pesan antar makanan, hingga aktivitas perdagangan digital. Dengan status sebagai pelaku UMKM, saya berharap kesejahteraan mereka dapat terus meningkat melalui berbagai program pemerintah,” ujar Binton. Menurutnya, kebijakan tersebut juga dapat menjadi pintu masuk bagi para pengemudi untuk mengembangkan usaha di luar aktivitas mengemudi, seperti membuka usaha kuliner, perdagangan, jasa, maupun sektor ekonomi kreatif. “Status sebagai UMKM harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk naik kelas. Pemerintah perlu menghadirkan pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, akses Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta literasi keuangan agar para driver memiliki kemampuan mengembangkan usaha yang lebih berkelanjutan,” katanya.

Binton menambahkan bahwa Kota Depok memiliki karakteristik yang sangat mendukung pengembangan ekonomi digital. Sebagai kota penyangga Jakarta dengan jumlah penduduk yang besar dan aktivitas ekonomi yang tinggi, layanan transportasi online telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Menurutnya, ribuan pengemudi ojol setiap hari beroperasi di berbagai wilayah Depok, melayani kebutuhan transportasi, pengantaran makanan, belanja daring, hingga layanan logistik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor transportasi berbasis aplikasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. “Depok merupakan salah satu kota dengan tingkat aktivitas digital yang tinggi. Karena itu, kebijakan ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas para driver, sehingga mereka tidak hanya memperoleh penghasilan harian, tetapi juga memiliki kesempatan membangun usaha yang lebih berkembang,” jelasnya. Binton juga mendorong Pemerintah Kota Depok untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, perbankan, lembaga pelatihan, perusahaan teknologi, dan komunitas pengemudi dalam menghadirkan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran.

Ia menilai, pelatihan mengenai pemasaran digital, pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi, hingga pengembangan UMKM dapat menjadi bekal penting bagi para pengemudi untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan keluarganya. Selain itu, Binton berharap para pengemudi ojol di Depok dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia, seperti kemudahan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), akses pembiayaan, pelatihan usaha, serta program digitalisasi UMKM yang terus dikembangkan pemerintah. “Ketika para driver mendapatkan akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha, maka manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh mereka, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat. Pada akhirnya, kebijakan ini dapat memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Depok,” tegasnya. Sebagai anggota DPRD Kota Depok, Binton menyatakan akan terus mendukung berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat produktif, termasuk penguatan sektor UMKM dan ekonomi digital. Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, para pengemudi ojol di Kota Depok akan semakin berdaya, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah.