Eks Kepala Badan Gizi Nasional Jadi Pelajaran Penting, Integritas Pejabat Aparatur Harus Dijaga dan diawasi
DEPOK – Kasus hukum yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan menjadi perhatian publik nasional mendapat sorotan dari berbagai kalangan, termasuk legislatif daerah. Anggota DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., menilai bahwa peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh aparatur pemerintah dalam menjaga integritas dan amanah jabatan yang diberikan oleh negara.
Menurut Binton, setiap pejabat publik memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang berujung pada proses hukum harus menjadi refleksi bersama agar tata kelola pemerintahan semakin transparan, akuntabel, dan profesional. “Sebagai negara hukum, kita harus menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, objektif, dan independen. Pada saat yang sama, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan bahwa integritas adalah fondasi utama dalam menjalankan amanah publik,” ujar Binton kepada awak media.
Sebagai anggota DPRD Kota Depok yang bertugas di Komisi A dengan salah satu ruang lingkup kemitraan pada sektor pemerintahan, Binton menegaskan bahwa penguatan tata kelola birokrasi harus terus menjadi perhatian di semua tingkatan pemerintahan. Menurutnya, masyarakat saat ini memiliki harapan yang sangat besar terhadap hadirnya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, seluruh aparatur negara harus mampu menjaga kepercayaan tersebut melalui kinerja yang profesional serta menjunjung tinggi etika pemerintahan. “Jabatan publik bukan sekadar posisi atau kewenangan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara. Ketika seseorang diberikan kepercayaan untuk mengelola program pemerintah maupun anggaran negara, maka transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Binton menilai bahwa kasus yang terjadi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap program-program pemerintah yang sejatinya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, yang harus dibedakan adalah antara program yang baik dengan oknum yang diduga melakukan pelanggaran hukum. “Program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat harus tetap berjalan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap program yang baik menjadi berkurang karena adanya dugaan penyimpangan oleh individu tertentu. Justru momentum ini harus dijadikan bahan evaluasi agar sistem pengawasan semakin kuat,” katanya.
Ketua DPD PSI Kota Depok itu juga mendorong adanya penguatan mekanisme pengawasan internal di setiap lembaga pemerintahan. Menurutnya, pengawasan yang baik akan mampu mencegah potensi penyimpangan sejak dini serta menciptakan budaya kerja yang lebih sehat dan profesional. Selain pengawasan internal, Binton juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Transparansi informasi dan keterbukaan publik dinilai menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan negara. “Partisipasi masyarakat sangat penting. Pemerintah harus terbuka, sementara masyarakat juga perlu aktif mengawasi dan memberikan masukan yang konstruktif. Dengan demikian, tercipta sistem checks and balances yang sehat dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Binton menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus didukung oleh seluruh elemen bangsa. Menurutnya, komitmen terhadap pemerintahan yang bersih merupakan bagian dari ikhtiar bersama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. “Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku. Namun di sisi lain, kita juga harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum hingga terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap,” ungkapnya.
Di akhir keterangannya, Binton berharap seluruh aparatur sipil negara, pejabat publik, maupun penyelenggara pemerintahan dapat menjadikan peristiwa ini sebagai pengingat bahwa kepercayaan masyarakat adalah aset yang sangat berharga. “Kepercayaan publik dibangun dalam waktu yang lama, tetapi bisa hilang dalam sekejap. Karena itu, integritas, profesionalisme, dan semangat melayani harus terus dijaga oleh setiap aparatur negara. Dengan begitu, pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat benar-benar terwujud demi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Binton.