Anggota DPRD Kota Depok Binton Nadapdap Soroti Wacana Tutup Alfamart-Indomart: Jangan Sampai Rakyat Jadi Korban
Depok – Viralnya video yang membahas isu penutupan jaringan minimarket modern seperti Alfamart dan Indomart terus memancing perhatian publik. Polemik tersebut bahkan mulai mendapat sorotan dari kalangan legislatif karena dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya pekerja dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada sektor ritel modern.
Dalam video yang ramai beredar di media sosial, muncul pembahasan mengenai penguatan koperasi desa dan pembatasan ekspansi minimarket modern di wilayah pedesaan. Namun narasi itu berkembang liar hingga memunculkan anggapan bahwa pemerintah akan menutup Alfamart dan Indomart demi memberi ruang lebih besar bagi koperasi desa.
Isu tersebut langsung memicu pro dan kontra di tengah masyarakat. Banyak warga mengaku khawatir apabila pembatasan terhadap ritel modern dilakukan secara berlebihan karena bisa berdampak terhadap lapangan pekerjaan dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
Pemerintah sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa tidak ada rencana menutup gerai minimarket yang sudah beroperasi. Yang diwacanakan hanya penghentian izin ekspansi baru di wilayah desa agar koperasi desa dan usaha masyarakat lokal tetap memiliki ruang berkembang.
Meski demikian, kekhawatiran masyarakat telanjur meluas. Banyak netizen mempertanyakan bagaimana nasib jutaan pekerja di sektor ritel modern jika suatu saat kebijakan pembatasan semakin diperluas.
Di berbagai forum media sosial, masyarakat juga menilai keberadaan Alfamart dan Indomart selama ini telah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain menyediakan kebutuhan pokok dengan akses mudah, minimarket modern juga dianggap membantu pelaku UMKM memasarkan produknya secara lebih luas.
Menanggapi polemik tersebut, anggota DPRD Kota Depok, Binton Nadapdap.,S.Sos.,S.H.,M.M.,M.H. selaku Pelaku dan Penggiat UMKM meminta pemerintah agar lebih berhati-hati dalam menyusun dan menyampaikan kebijakan yang berkaitan dengan sektor ekonomi rakyat.
Menurut Binton, koperasi desa memang perlu diperkuat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Namun ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak sampai menimbulkan ketidakpastian terhadap sektor usaha lain yang selama ini sudah memberikan kontribusi besar terhadap masyarakat.
“Jangan sampai rakyat yang jadi korban karena polemik kebijakan yang tidak jelas. Pemerintah harus memastikan bahwa penguatan koperasi desa tidak mematikan sektor usaha lain,” ujar Binton.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan minimarket modern selama ini bukan hanya soal bisnis perusahaan besar, tetapi juga menyangkut nasib jutaan pekerja, supplier lokal, hingga pelaku UMKM yang bergantung pada jaringan distribusi ritel modern.
“Banyak anak muda bekerja di minimarket. Banyak UMKM yang berkembang karena produknya masuk ke sana. Kalau ada kebijakan yang menimbulkan keresahan, tentu masyarakat akan khawatir,” katanya.
Binton menilai koperasi desa memiliki potensi besar untuk berkembang apabila dikelola secara profesional dan mendapat dukungan serius dari pemerintah. Namun menurutnya, koperasi desa saat ini masih membutuhkan pembenahan besar dari sisi manajemen, distribusi barang, teknologi, hingga kualitas sumber daya manusia.
“Koperasi desa harus diperkuat dengan sistem yang modern juga. Jangan hanya semangat ekonomi kerakyatan, tetapi harus benar-benar siap dari sisi tata kelola dan pelayanan,” jelasnya.
Politisi muda tersebut juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan iklim investasi di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
“Kalau narasi yang berkembang simpang siur, masyarakat bisa panik dan dunia usaha juga jadi khawatir. Pemerintah harus memberikan kepastian agar ekonomi tetap kondusif,” tegasnya.
Menurut Binton, solusi terbaik saat ini adalah menciptakan kolaborasi antara koperasi desa, UMKM, dan ritel modern agar semuanya bisa berkembang bersama tanpa saling menjatuhkan.
“Menurut saya bukan soal siapa yang harus kalah. Yang penting ekonomi rakyat bisa tumbuh. Koperasi berkembang, UMKM naik kelas, ritel modern tetap berjalan dengan aturan yang sehat,” tambahnya.
Sementara itu, sejumlah pengamat ekonomi juga menilai langkah pemerintah melindungi usaha rakyat di desa memang patut diapresiasi. Namun mereka mengingatkan bahwa membangun koperasi yang mampu menyaingi jaringan ritel nasional membutuhkan proses panjang, dukungan modal besar, serta sistem manajemen yang profesional.
Hingga kini, isu mengenai pembatasan minimarket modern dan penguatan koperasi desa masih menjadi perdebatan hangat di media sosial. Banyak masyarakat berharap pemerintah mampu menemukan jalan tengah agar ekonomi kerakyatan dapat berkembang tanpa mengorbankan lapangan kerja dan stabilitas usaha yang sudah berjalan selama ini.