Makan Bergizi Gratis: Logika Bisnis atau Logika Pelayanan Sosial? Binton Nadapdap Minta Program Tepat Sasaran

Depok – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis pemerintah terus menjadi perhatian publik. Di tengah besarnya anggaran yang disiapkan negara, muncul pertanyaan mendasar mengenai arah kebijakan program tersebut: apakah MBG harus dikelola dengan logika bisnis yang mengutamakan efisiensi, atau dengan logika pelayanan sosial yang berfokus pada kelompok masyarakat paling membutuhkan? Menurut Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., esensi utama dari program sosial adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok rentan yang selama ini menghadapi persoalan kekurangan gizi. “Ketika kita berbicara tentang Makan Bergizi Gratis, fokusnya jangan hanya pada besarnya anggaran atau siapa yang menjalankan program. Yang lebih penting adalah apakah program tersebut mampu menjangkau anak-anak dan keluarga yang benar-benar membutuhkan asupan gizi yang layak,” ujar Binton.

Menurutnya, terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan bisnis dan pelayanan sosial. Dunia usaha umumnya akan memilih lokasi yang ramai, mudah dijangkau, dan memiliki keuntungan ekonomi yang tinggi. Sementara itu, program sosial memiliki tujuan yang berbeda, yakni hadir untuk melayani masyarakat yang paling membutuhkan, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. “Bisnis akan mencari tempat yang menguntungkan. Namun program sosial justru harus berani hadir di tempat-tempat yang mungkin tidak menguntungkan secara ekonomi, tetapi sangat membutuhkan kehadiran negara,” tegasnya. Binton menjelaskan bahwa pendekatan bisnis memang memiliki sejumlah keunggulan, seperti efisiensi operasional, pengelolaan anggaran yang lebih terukur, serta sistem pengawasan yang lebih baik. Namun, jika orientasi efisiensi menjadi tujuan utama, terdapat risiko bahwa program akan lebih banyak berpusat di wilayah yang mudah dijangkau dan mengabaikan kelompok masyarakat yang berada di daerah dengan akses terbatas.

Sebaliknya, pendekatan pelayanan sosial menempatkan kebutuhan penerima manfaat sebagai prioritas utama. Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat lebih fokus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan dan kekurangan gizi yang tinggi, meskipun konsekuensinya adalah biaya distribusi dan operasional yang lebih besar. “Kalau tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gizi masyarakat, maka indikator keberhasilan tidak boleh hanya dilihat dari berapa banyak makanan yang dibagikan atau berapa murah biaya operasionalnya. Yang harus diukur adalah dampaknya terhadap perbaikan gizi masyarakat,” kata Binton. Ia menilai bahwa solusi terbaik bukan memilih salah satu pendekatan secara mutlak, melainkan mengombinasikan keduanya secara seimbang. Menurutnya, logika pelayanan sosial harus menjadi fondasi utama, sementara prinsip-prinsip bisnis dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Binton mendorong pemerintah untuk menggunakan data kemiskinan dan data kesehatan sebagai dasar penentuan lokasi prioritas MBG. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya melibatkan pemerintah daerah, kader kesehatan, sekolah, serta komunitas lokal dalam proses pelaksanaan dan pengawasan program. “Program ini harus berbasis kebutuhan, bukan sekadar kemudahan distribusi. Daerah yang angka kekurangan gizinya tinggi harus menjadi prioritas utama. Negara harus hadir terlebih dahulu untuk mereka yang paling membutuhkan,” ujarnya. Lebih lanjut, Binton mengingatkan bahwa keberhasilan MBG akan sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran dan konsistensi pelaksanaannya di lapangan. Ia berharap program tersebut tidak hanya menjadi agenda jangka pendek, tetapi mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. “Pada akhirnya, program Makan Bergizi Gratis harus dipandang sebagai investasi sosial untuk masa depan bangsa. Efisiensi memang penting, tetapi tujuan utamanya tetap memastikan tidak ada anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi hanya karena keterbatasan akses dan kondisi ekonomi keluarganya,” pungkas Binton.