Dugaan 100 Dapur MBG Fiktif di Cilacap Jadi Sorotan, Binton Nadapdap: Uang Rakyat Harus Dijaga dari Praktik Manipulasi

Depok – Temuan dugaan sekitar 100 titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) fiktif di Kabupaten Cilacap menjadi perhatian publik. Informasi yang beredar melalui hasil investigasi di lapangan menyebutkan bahwa dari lebih dari 300 titik dapur MBG yang terdata, sekitar 100 titik diduga tidak memiliki bangunan fisik yang jelas, bahkan beberapa lokasi disebut berada di kawasan yang tidak memungkinkan untuk operasional dapur, seperti area hutan hingga pemakaman. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, dalam keterangannya menyampaikan bahwa temuan tersebut memperkuat dugaan adanya praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pemerintah daerah pun berjanji akan melakukan pendalaman serta koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan kebenaran data tersebut. Munculnya dugaan dapur MBG fiktif ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai proses verifikasi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program yang menggunakan anggaran negara. Publik berharap investigasi dilakukan secara menyeluruh agar tidak ada pihak yang memanfaatkan program strategis nasional untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., menilai bahwa setiap dugaan penyimpangan dalam program yang dibiayai oleh uang rakyat harus ditindaklanjuti secara serius dan transparan. “Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat baik karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, apabila benar ditemukan titik dapur yang fiktif, maka hal itu tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Ini menyangkut integritas pengelolaan anggaran negara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ujar Binton. Menurutnya, pemerintah pusat maupun daerah harus segera melakukan audit dan verifikasi menyeluruh terhadap seluruh titik dapur MBG yang terdaftar agar tidak ada celah bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan dari program tersebut. “Uang rakyat harus benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan program mulia ini hanya untuk mencari keuntungan pribadi melalui data atau lokasi yang tidak sesuai fakta di lapangan. Jika ada unsur pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas,” tegasnya.

Binton juga mengingatkan bahwa keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan, tetapi juga oleh kualitas pengawasan dan tata kelola yang baik. “Jangan sampai semangat membantu masyarakat justru tercoreng karena lemahnya pengawasan. Pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi sasaran program,” tambahnya. Ia berharap hasil investigasi dapat segera diumumkan secara terbuka kepada publik sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan. Transparansi, menurutnya, menjadi kunci untuk menjaga kredibilitas program sekaligus memastikan bahwa manfaat MBG benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kasus dugaan dapur MBG fiktif di Cilacap kini menjadi perhatian berbagai kalangan dan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan, verifikasi data, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pemerintah di seluruh daerah.