Binton Nadapdap Dorong Dapur MBG Prioritaskan Produk UMKM Lokal, Perputaran Rp1 Miliar per Bulan Harus Gerakkan Ekonomi Rakyat

Depok – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia dinilai tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Meski secara teknis pelaksanaan Program MBG tidak secara langsung melibatkan pemerintah daerah, berbagai pihak menilai sinergi lintas sektor tetap dibutuhkan agar manfaat program tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat perlu mendukung penuh keberhasilan Program MBG. Namun, menurutnya terdapat satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan, yakni pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar lokasi dapur MBG. “Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi program prioritas Bapak Presiden wajib kita dukung bersama. Meski program ini berjalan secara eksplisit tidak melibatkan pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya kita harus memastikan setiap dapur MBG mau menerima dan menggunakan produk-produk UMKM lokal,” ujar Binton.

Menurutnya, setiap dapur MBG memiliki nilai perputaran anggaran yang sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai sekitar Rp1 miliar setiap bulan. Apabila belanja kebutuhan dapur tersebut diprioritaskan kepada petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM di sekitar wilayah operasional, maka akan tercipta efek berganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap perekonomian daerah. Binton menjelaskan bahwa cita-cita Presiden bukan hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan ekosistem ekonomi yang mampu menghidupkan usaha-usaha kecil di daerah. “Harapan besar Bapak Presiden yang harus kita kawal adalah bagaimana uang negara yang berputar dalam program ini juga menjadi pendorong ekonomi lokal. Jangan sampai kebutuhan dapur justru dipasok dari luar daerah apabila produk lokal mampu memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan,” katanya. Ia menilai keberadaan ribuan dapur MBG di berbagai daerah merupakan peluang emas bagi UMKM untuk naik kelas. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan komunikasi yang baik antara penyelenggara dapur, pemasok, koperasi, kelompok tani, hingga pelaku usaha lokal agar rantai pasok dapat berjalan optimal.

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, langkah tersebut juga diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan baru, memperkuat ketahanan pangan daerah, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Binton berharap seluruh pihak dapat memiliki semangat yang sama dalam menyukseskan Program MBG, bukan hanya dari sisi pelayanan gizi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Program ini jangan hanya dipandang sebagai program makan gratis. Ini adalah momentum membangun ekonomi rakyat. Jika setiap dapur mampu melibatkan UMKM lokal, maka manfaatnya akan dirasakan oleh petani, pedagang, pelaku usaha kecil, hingga masyarakat luas. Inilah semangat ekonomi kerakyatan yang harus terus kita kawal bersama,” tutup Binton.