Membangun Indonesia Dimulai dari Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Keadilan, kepastian hukum, dan integritas aparat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, aman, serta dipercaya masyarakat.

Oleh: Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H.
Anggota DPRD Kota Depok Komisi A dan Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia

Penegakan hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera. Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, kemajuan teknologi, atau tingginya investasi. Keberhasilan tersebut juga harus terlihat dari hadirnya kepastian hukum dan rasa keadilan yang benar-benar dirasakan seluruh masyarakat. Menurut pandangan saya, hukum harus menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, tidak boleh ada perlakuan berbeda hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekuasaan, kekuatan ekonomi, hubungan politik, ataupun kedudukan sosial tertentu. Hukum harus menjadi pelindung bagi masyarakat, bukan menjadi alat untuk menekan pihak yang lemah atau melindungi mereka yang berkuasa. Ketika masyarakat melihat hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga negara akan tumbuh semakin kuat.

Keadilan tidak boleh memilih kepada siapa hukum diterapkan

Saya berpandangan bahwa keadilan harus menjadi jiwa dalam setiap proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan. Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, transparan, dan bebas dari tekanan maupun kepentingan tertentu. Hukum tidak boleh tajam kepada masyarakat kecil, tetapi tumpul ketika berhadapan dengan orang yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan ekonomi. Persamaan di hadapan hukum bukan hanya slogan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip tersebut harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Masyarakat harus memperoleh pelayanan hukum yang sama tanpa membedakan asal-usul, agama, suku, pekerjaan, kondisi ekonomi, maupun pilihan politiknya. Menurut pemahaman saya, ketika hukum diterapkan secara tidak adil, yang rusak bukan hanya proses hukum tersebut. Ketidakadilan juga dapat merusak kepercayaan masyarakat, memperbesar kekecewaan, serta menimbulkan anggapan bahwa hukum hanya berpihak kepada kelompok tertentu.

Kepastian hukum memperkuat perekonomian

Saya menilai bahwa kepastian hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Dunia usaha, pelaku UMKM, investor, pekerja, dan masyarakat membutuhkan aturan yang jelas serta pelaksanaan hukum yang konsisten. Pelaku usaha akan merasa aman menjalankan kegiatan ekonominya apabila hak kepemilikan, perjanjian, perizinan, dan penyelesaian sengketa mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, ketidakpastian aturan, pungutan yang tidak jelas, penyalahgunaan kewenangan, dan proses hukum yang berlarut-larut dapat menghambat kegiatan usaha serta menurunkan kepercayaan investor. Pembangunan ekonomi tidak akan berjalan secara sehat apabila hukum dapat diperjualbelikan atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Karena itu, reformasi hukum harus berjalan beriringan dengan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyederhanaan proses perizinan. Dalam pandangan saya, hukum yang memberikan kepastian dan rasa keadilan akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Kondisi tersebut dapat meningkatkan investasi, membuka lapangan pekerjaan, memperkuat UMKM, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas

Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum. Korupsi merupakan tindakan yang merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kehidupan yang lebih sejahtera. Saya berpandangan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh hanya dilakukan setelah kerugian negara terjadi. Pencegahan harus diperkuat melalui transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, sistem pengawasan yang efektif, pemeriksaan yang objektif, serta peningkatan integritas aparatur negara. Penyalahgunaan jabatan dan kewenangan harus ditindak tanpa pandang bulu. Namun, penindakan juga harus tetap dilaksanakan berdasarkan alat bukti, prosedur hukum, dan penghormatan terhadap hak setiap orang. Penegakan hukum yang baik tidak boleh didasarkan pada tekanan massa, kepentingan politik, atau opini yang belum terbukti. Negara harus mampu menegakkan hukum secara tegas sekaligus menjaga prinsip keadilan dan praduga tidak bersalah.

Integritas aparat menjadi kunci

Menurut pandangan saya, sebaik apa pun peraturan yang dibuat, hasilnya tidak akan maksimal apabila tidak dilaksanakan oleh aparat yang memiliki integritas. Karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam lembaga penegak hukum harus terus dilakukan. Aparat penegak hukum membutuhkan pengetahuan, profesionalisme, keberanian, dan keteladanan moral. Mereka harus mampu menjaga independensi serta menolak segala bentuk intervensi, suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan. Pengawasan internal maupun eksternal juga harus diperkuat. Masyarakat harus memperoleh saluran pengaduan yang mudah, aman, dan dapat dipercaya. Setiap laporan dugaan pelanggaran harus diperiksa secara objektif dan ditindaklanjuti dengan jelas. Saya menilai bahwa ketegasan terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat merupakan bagian penting dalam menjaga kehormatan lembaga penegak hukum. Jangan sampai tindakan beberapa oknum merusak kepercayaan masyarakat terhadap seluruh institusi.

Pendidikan hukum harus diperkuat

Penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab polisi, jaksa, hakim, advokat, atau lembaga pemerintah. Masyarakat juga mempunyai peran penting dalam membangun budaya hukum. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini melalui pendidikan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, lingkungan kerja, organisasi masyarakat, dan ruang-ruang pelayanan publik. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya agar tidak mudah menjadi korban pelanggaran maupun terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Dalam pandangan saya, masyarakat yang memahami hukum akan lebih berani melaporkan pelanggaran, mengawasi penggunaan anggaran, menolak praktik korupsi, serta ikut menjaga ketertiban dan keadilan. Namun, pendidikan hukum tidak boleh hanya mengajarkan ancaman sanksi. Pendidikan hukum juga harus menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, penghormatan terhadap hak orang lain, serta kepedulian kepada kepentingan bersama.

Penutup

Kesimpulan saya, membangun Indonesia tidak cukup hanya dengan membangun jalan, gedung, kawasan industri, dan berbagai infrastruktur fisik. Indonesia juga harus membangun sistem hukum yang adil, bersih, transparan, dan berintegritas. Hukum harus memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, status sosial, maupun kemampuan ekonomi. Kepastian hukum harus mampu menciptakan rasa aman, memperkuat perekonomian, melindungi pelaku usaha, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada negara. Saya meyakini bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Namun, cita-cita tersebut hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan ekonomi berjalan bersama dengan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Ketika hukum benar-benar menjadi panglima, keadilan dapat dirasakan masyarakat, korupsi diberantas secara serius, dan aparat bekerja dengan penuh integritas, maka fondasi menuju Indonesia Emas akan semakin kuat.