Binton Nadapdap Ingatkan Pemerintah, Program Baru Harus Berdampak Nyata bagi Rakyat
Depok – Wacana mengenai kemungkinan pembiayaan gaji struktur Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menggunakan anggaran negara menuai berbagai tanggapan dari masyarakat dan sejumlah kalangan. Di tengah upaya pemerintah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembentukan KDMP di berbagai daerah, muncul pertanyaan mengenai efektivitas program tersebut, terutama terkait sumber pembiayaan operasional dan manfaat yang akan diterima masyarakat secara langsung. Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Depok Komisi A sekaligus Ketua DPD PSI Kota Depok, Binton Nadapdap, S.Sos., S.H., M.M., M.H., menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Menurut Binton, masyarakat pada dasarnya tidak menolak program pembangunan atau pemberdayaan ekonomi. Namun, publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai tujuan, mekanisme, sumber pendanaan, hingga indikator keberhasilan dari setiap program yang dijalankan pemerintah. “Rakyat membayar pajak untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan. Karena itu, setiap penggunaan uang negara harus benar-benar memberikan manfaat yang nyata dan terukur bagi masyarakat,” ujar Binton.
Ia menilai bahwa apabila nantinya terdapat pembiayaan gaji struktur KDMP yang bersumber dari anggaran negara atau uang rakyat, maka pemerintah wajib memberikan penjelasan secara terbuka mengenai urgensi dan manfaat strategis dari kebijakan tersebut. “Kalau gaji struktur KDMP akhirnya dibiayai dari uang rakyat, publik tentu berhak bertanya. Apa urgensinya? Apa manfaat nyatanya bagi masyarakat? Seberapa besar dampaknya terhadap peningkatan ekonomi warga? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini wajar muncul karena yang digunakan adalah uang negara,” kata Binton. Menurutnya, transparansi menjadi faktor penting agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap program yang sedang dijalankan. Tanpa adanya penjelasan yang komprehensif, program yang sebenarnya memiliki tujuan baik berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Binton juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pembentukan struktur atau lembaga baru, tetapi lebih mengutamakan efektivitas pelaksanaan program dan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Jangan sampai program terus bertambah, struktur terus dibentuk, tetapi pada akhirnya bebannya selalu kembali kepada masyarakat. Yang dibutuhkan rakyat adalah hasil nyata, bukan sekadar banyaknya organisasi atau lembaga yang dibentuk,” tegasnya.
Lebih lanjut, Binton menekankan bahwa keberhasilan sebuah program tidak diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan ataupun jumlah struktur yang dibentuk, melainkan dari dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat. “Negara yang sehat bukan negara yang paling banyak membentuk lembaga atau program baru. Negara yang sehat adalah negara yang mampu mengelola anggaran secara efektif, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujarnya. Sebagai wakil rakyat di Kota Depok, Binton berharap pemerintah pusat dapat menyampaikan secara terbuka seluruh aspek terkait program KDMP, termasuk mekanisme pembiayaan, sistem pengawasan, target capaian, serta manfaat ekonomi yang diharapkan dapat dirasakan masyarakat desa maupun kelurahan.
Menurutnya, akuntabilitas dan transparansi merupakan fondasi utama dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami tujuan program dan turut mengawasi pelaksanaannya agar berjalan sesuai dengan kepentingan publik. “Pada akhirnya, setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan. Itu prinsip yang harus selalu dijaga dalam setiap kebijakan publik,” tutup Binton. Polemik mengenai pembiayaan dan mekanisme KDMP diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi serta memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

