HUT ke-499 Jakarta, Binton Nadapdap Dorong Penguatan Konektivitas Nyata Depok–Jakarta

DEPOK – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 Kota Jakarta pada Senin, 22 Juni 2026, menjadi momentum untuk melihat kembali hubungan Jakarta dengan daerah penyangga, termasuk Kota Depok. Kedekatan kedua wilayah tidak hanya ditentukan oleh batas geografis, tetapi juga oleh mobilitas masyarakat yang setiap hari bepergian untuk bekerja, menempuh pendidikan, menjalankan usaha, dan menggunakan berbagai layanan publik.

Anggota Komisi A DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Depok, Binton Jhonson Nadapdap, S.Sos., M.M., menilai perjalanan Jakarta menuju usia lima abad perlu diikuti dengan penguatan kerja sama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di kawasan metropolitan. Salah satu kebutuhan yang paling nyata adalah tersedianya transportasi umum lintas daerah yang mudah dijangkau, terhubung, aman, dan mempunyai informasi layanan yang jelas.

“Selamat HUT ke-499 Kota Jakarta. Jakarta dan Depok mempunyai hubungan yang sangat dekat karena banyak masyarakat menjalankan aktivitasnya di antara dua wilayah tersebut. Karena itu, kemajuan Jakarta juga perlu diikuti dengan kerja sama yang semakin baik bersama daerah penyangga, terutama dalam bidang transportasi dan pelayanan masyarakat,” kata Binton.

Menurutnya, kerja sama tidak selalu harus dimulai dengan pembangunan infrastruktur baru yang membutuhkan anggaran besar. Pemerintah dapat terlebih dahulu mengoptimalkan layanan yang sudah tersedia, memperbaiki akses menuju halte dan stasiun, menyediakan informasi perjalanan yang mudah ditemukan, serta mengevaluasi kendala yang benar-benar dialami penumpang. “Yang paling penting adalah memastikan layanan yang sudah ada benar-benar berfungsi dengan baik. Pemerintah perlu mengetahui apakah waktu tunggunya masih terlalu lama, titik pemberhentiannya aman, perpindahan antarmodanya mudah, dan pengaduan masyarakat mendapatkan tindak lanjut,” ujarnya.

Jakarta Bergerak Menuju Era Baru

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusung tema “Bergerak Menuju Era Baru Jakarta” dalam rangkaian HUT ke-499. Tema tersebut menggambarkan langkah Jakarta menuju usia 500 tahun pada 2027 sekaligus upaya memperkuat posisinya sebagai kota modern, inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Rangkaian peringatan secara resmi telah dimulai pada 10 Mei 2026 melalui pencanangan HUT ke-499 Jakarta dan Deklarasi Gerakan Pilah Sampah di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kegiatan itu dipimpin Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendorong pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah melaksanakan BTN Jakarta International Marathon 2026 pada 13 Juni 2026. Sebanyak 45.500 peserta dari berbagai negara mengikuti kegiatan lari tersebut di kawasan Gelora Bung Karno sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-499 Jakarta. Selain kegiatan olahraga dan lingkungan, rangkaian HUT Jakarta juga diisi dengan Festival Jakarta Great Sale yang berlangsung pada 10 Juni hingga 22 Juli 2026 dan melibatkan 104 pusat perbelanjaan. Jakarta Fair Kemayoran juga berlangsung pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026 dengan menghadirkan pameran perdagangan, produk, kuliner, hiburan, dan berbagai kegiatan ekonomi.

Binton menilai kegiatan berskala besar tersebut menunjukkan bahwa peringatan hari jadi kota dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor ekonomi, pariwisata, perdagangan, dan transportasi. Namun, manfaatnya perlu diperluas agar dapat dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha di daerah penyangga.

“Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi yang dampaknya juga dirasakan oleh Depok. Ketika mobilitas masyarakat meningkat dan kegiatan ekonomi berlangsung, pelaku transportasi, pedagang, pekerja, dan UMKM dari wilayah sekitar juga dapat merasakan pengaruhnya,” kata Binton.

Transportasi Umum dan Tempat Wisata Digratiskan

Dalam rangka HUT ke-499 Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan pembebasan tarif layanan Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada 22, 27, dan 28 Juni 2026. Sejumlah tempat wisata dan fasilitas publik yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mendapatkan program layanan gratis sesuai jadwal dan ketentuan teknis masing-masing pengelola. Program tersebut mencakup sejumlah fasilitas seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, Monumen Nasional, museum, serta sarana olahraga yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah. Untuk program gratis masuk Ancol pada 22, 27, dan 28 Juni 2026, pengunjung diwajibkan mengikuti mekanisme reservasi yang ditetapkan pengelola.

Binton mengapresiasi kebijakan tersebut karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan transportasi umum dan menikmati fasilitas publik. Namun, ia mengingatkan bahwa bagi warga Depok, perjalanan tidak dimulai ketika mereka sudah berada di dalam MRT, LRT, atau Transjakarta. Masyarakat harus terlebih dahulu mencapai halte, terminal, atau stasiun dari lingkungan tempat tinggalnya. Karena itu, kondisi trotoar, tempat penyeberangan, penerangan jalan, keamanan titik pemberhentian, ketersediaan angkutan pengumpan, dan kepastian informasi perjalanan juga perlu diperhatikan.

“Transportasi umum harus dilihat sebagai satu perjalanan yang utuh, sejak masyarakat keluar dari rumah sampai tiba di tempat tujuan. Moda utamanya mungkin sudah tersedia, tetapi akses menuju moda tersebut juga harus aman, terjangkau, dan mudah digunakan,” kata Binton.

Menurutnya, perbaikan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap berdasarkan lokasi yang paling banyak digunakan penumpang. Pemerintah tidak harus langsung membangun fasilitas besar. Penataan titik naik dan turun penumpang, perbaikan penerangan, pemasangan papan informasi, penertiban parkir liar, dan perbaikan akses pejalan kaki dapat memberikan manfaat langsung apabila dilakukan pada lokasi yang tepat.

Depok Telah Memiliki Layanan Penghubung ke Jakarta

Kota Depok telah memiliki sejumlah layanan transportasi yang menghubungkan masyarakat dengan jaringan angkutan massal menuju Jakarta. Salah satunya adalah BISKITA Trans Depok yang diluncurkan pada 5 Juli 2024 untuk melayani rute Terminal Depok menuju Stasiun LRT Harjamukti.

Layanan tersebut disiapkan sebagai angkutan pengumpan yang terintegrasi dengan LRT Jabodebek. Pada saat peluncuran, BISKITA Trans Depok memiliki lintasan sepanjang sekitar 34 kilometer dengan 48 titik pemberhentian dan waktu operasional selama 16 jam, mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Selain BISKITA Trans Depok, layanan Transjabodetabek rute D41 Sawangan–Lebak Bulus melalui Tol Depok–Antasari juga telah resmi beroperasi sejak Juni 2025. Ketika diluncurkan, layanan tersebut menggunakan 10 unit bus dengan enam titik pemberhentian di wilayah Jakarta dan lima titik pemberhentian di luar Jakarta.

Daftar rute resmi Transjakarta yang tersedia saat ini juga masih mencantumkan D41 Sawangan–Lebak Bulus melalui Tol Desari serta D11 Depok–Cawang Sentral melalui Cibubur. Keberadaan layanan tersebut menunjukkan bahwa hubungan transportasi Depok–Jakarta telah mempunyai dasar operasional yang dapat terus dievaluasi dan diperbaiki. Binton menilai langkah paling realistis adalah mengoptimalkan rute yang telah tersedia sebelum membicarakan pembukaan layanan baru. Evaluasi dapat dilakukan terhadap waktu tunggu, keterisian bus, ketepatan perjalanan, kenyamanan titik pemberhentian, serta keterhubungan dengan angkutan lokal, KRL, dan LRT.

“Pemerintah harus menggunakan data penumpang dan kondisi lapangan. Apabila layanan yang ada masih mengalami waktu tunggu panjang, titik pemberhentiannya sulit dijangkau, atau belum terhubung dengan angkutan lokal, persoalan itulah yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa evaluasi bukan berarti pemerintah harus langsung menambah armada atau membuka rute baru. Setiap perubahan operasional harus mempertimbangkan kebutuhan penumpang, kemampuan operator, kondisi jalan, ketersediaan anggaran, dan hasil kajian teknis. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak memberikan janji yang belum memiliki dasar, tetapi mengambil keputusan setelah mengetahui persoalan yang benar-benar dialami masyarakat.

Informasi Perjalanan Harus Mudah Ditemukan

Binton juga menyoroti pentingnya informasi perjalanan yang akurat. Masyarakat yang menggunakan transportasi lintas wilayah dapat memakai lebih dari satu moda dan operator dalam satu perjalanan. Perubahan rute, keterlambatan, pemindahan titik pemberhentian, atau gangguan perjalanan dapat menimbulkan kebingungan apabila informasinya tersebar di berbagai kanal.

Menurutnya, Pemerintah Kota Depok tidak perlu terburu-buru membangun aplikasi baru. Informasi resmi dari operator yang telah tersedia dapat dihimpun dalam satu halaman pelayanan pada situs pemerintah daerah. Halaman tersebut dapat memuat daftar rute, titik pemberhentian, kanal resmi operator, perubahan layanan, serta tempat menyampaikan pengaduan. Dengan demikian, masyarakat mempunyai satu pintu awal untuk menemukan informasi tanpa harus mencari melalui banyak akun atau aplikasi.

“Jangan membuat sistem baru apabila informasi resmi yang sudah ada dapat dihubungkan. Hal yang dibutuhkan masyarakat adalah informasi yang mudah ditemukan, diperbarui secara cepat, dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya,” kata Binton.

Ia juga mendorong agar pengaduan masyarakat tidak berhenti pada pemberian nomor laporan. Keluhan mengenai halte, penerangan, parkir liar, rambu, atau akses pejalan kaki yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok harus diteruskan kepada perangkat daerah terkait dan diberikan batas waktu tindak lanjut. Adapun pengaduan yang berkaitan dengan armada, jadwal, atau operasional operator perlu diteruskan melalui kanal resmi penyedia layanan. Pembagian kewenangan yang jelas akan membantu masyarakat mengetahui pihak yang bertanggung jawab terhadap setiap persoalan.

Peluang Ekonomi untuk UMKM Depok

Sebagai penggiat dan pelaku UMKM, Binton melihat rangkaian HUT Jakarta sebagai peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dari Kota Depok. Namun, ia menegaskan bahwa keterlibatan UMKM harus dilakukan melalui mekanisme resmi, terbuka, dan mengikuti proses kurasi dari penyelenggara. Pemerintah Kota Depok dapat berperan dengan menyampaikan informasi kegiatan secara lebih awal, membantu legalitas usaha, meningkatkan kualitas kemasan, memfasilitasi sertifikasi, serta mempertemukan pelaku UMKM dengan penyelenggara pameran atau pusat perbelanjaan.

“Pemerintah tidak dapat menjanjikan seluruh UMKM akan langsung memperoleh tempat. Peran yang masuk akal adalah menyiapkan pelaku usaha agar memenuhi persyaratan dan mampu mengikuti proses kurasi secara adil,” katanya.

Menjelang HUT ke-500 Jakarta pada 2027, pendataan dan pendampingan UMKM dapat dilakukan lebih awal. Dengan persiapan yang cukup, pelaku usaha mempunyai waktu memperbaiki kapasitas produksi, kualitas produk, legalitas, sertifikasi, kemasan, serta kemampuan menggunakan pembayaran digital. Binton menilai pendekatan tersebut lebih bermanfaat daripada sekadar mengikutsertakan UMKM dalam kegiatan tanpa persiapan dan target yang jelas. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pelaku usaha yang hadir, tetapi juga dari peningkatan penjualan, bertambahnya jaringan pemasaran, dan keberlanjutan hubungan usaha setelah kegiatan selesai.

Kolaborasi yang Terukur Lebih Penting daripada Seremoni

Peringatan HUT ke-499 Jakarta menunjukkan bahwa kehidupan Jakarta tidak dapat dipisahkan dari daerah penyangga. Warga Depok menggunakan fasilitas, bekerja, bersekolah, dan menjalankan kegiatan ekonomi di Jakarta, sementara layanan transportasi dari kedua wilayah terus berkembang untuk mendukung mobilitas tersebut. Karena itu, kerja sama Depok–Jakarta perlu diarahkan pada persoalan yang dapat diukur dan diselesaikan secara bertahap. Pemerintah dapat memulai dari evaluasi layanan yang sudah tersedia, perbaikan akses menuju stasiun dan halte, penyediaan informasi yang terintegrasi, serta tindak lanjut pengaduan berdasarkan kewenangan masing-masing.

Bagi masyarakat, keberhasilan kolaborasi bukan diukur dari banyaknya pertemuan antarpemerintah, melainkan dari waktu perjalanan yang lebih pasti, akses yang lebih aman, informasi yang mudah diperoleh, dan layanan yang benar-benar dapat digunakan. Dengan memanfaatkan layanan BISKITA Trans Depok, Transjabodetabek, KRL, dan LRT yang telah tersedia, hubungan Depok–Jakarta mempunyai fondasi nyata untuk terus diperkuat. Momentum HUT ke-499 Jakarta dapat menjadi pengingat bahwa pembangunan kawasan metropolitan harus bergerak dari perayaan menuju pelayanan yang terhubung, realistis, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.